Peristiwa: Afair Manikebu, 1963-1964 (IX)

Setelah menelisiki sumber terkait, dimungkinkan tulisan ini bertitel “Afair Manikebu, 1963-1964? karya Goenawan Mohamad (dan dengan segala maaf, pemosting membuat paragraf sendiri, karena sumbernya rapat).
http://tempointeraktif.com/

IX

DALAM perkembangannya, perdebatan antara “Manikebuis” dan para penulis Lekra, khususnya antara majalah Sastra dan “Lentera” Bintang Timur, tak meningkat ke dalam pengulasan pelbagai soal yang menurut saya mendasar.

Yang terjadi adalah nada yang makin keras dan cara yang makin kasar. Tak jelas benar mengapa itu kemudian yang terjadi. Tapi yang pasti, sasaran serangan “Lentera” jadi melebar, dan dengan demikian makin banyak pihak yang terlibat, ketika mulai awal September 1962, di sana terbit satu rangkaian tulisan untuk menunjukkan bahwa karya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, adalah sebuah plagiat dari karya pengarang Arab Manfaluthi.

Hamka, yang menulis novel itu ketika ia masih muda (Kapal Van der Wijck terbit tahun 1938), di masa itu sudah seorang ulama dan penulis Islam yang berpengaruh. Serangan terhadapnya dengan sendirinya menimbulkan reaksi marah di sebagian kalangan Islam. Khususnya di kalangan mereka yang merasa posisinya tertekan, setelah Masyumi sebuah partai besar – dibubarkan, setelah beberapa pemimpinnya dipenjarakan, setelah korannya, Abadi, dibredel, dan ketika setiap hubungan dengan partai terlarang itu bisa mencelakakan.

Justru dari kalangan ini, yang umumnya menyaksikan dengan cemas kemajuan PKI dalam perimbangan kekuasaan “demokrasi terpimpin”, Hamka punya penganuh, bahkan pendukung dan itu mungkin salah satu sebabnya Hamka sendiri kemudian, seingat saya setelah tahun .1963, ditangkap pemerintah. Konon, ia dituduh berbuat makar, dan disiksa.

Dalam konteks itu, tuduhan bahwa Hamka seorang plagiator tidak berkembang dan berakhir dengan suatu usaha pengkajian yang lebih serius. Jassin kemudian membela Hamka, dan karya asli Manfaluthi diterjemahkan serta diterbitkan. Tapi soalnya makin lama sudah bukan lagi soal benar atau tidak – baik dalam menyerang maupun membela ulama yang juga tokoh gerakan Muhammadiyah itu.

Sebagiannya hal itu tentulah disebabkan oleh cara “Lentera” juga: lembaran ini tak lagi membatasi diri pada argumentasi buat membuktikan keplagiatan Kapal Van der Wijck, melainkan lebih memberi kesan ke arah lain: di lembaran ini Timw itu ada rubrik khusus yang dibut “Vana Hamka”, yang umumnya befisi cemooh.

Kerasnya serang-menyerang antara “pihak Jassin” dan “pihak Pramudya” terjadi di kesempatan lain: heboh di sekitar Hadiah Sastra yang diumumkan di awal 1963. Seperti biasa, di nomor pertama tahun baru majalah Sastra, Jassin mengumumkan pilihannya atas karya-karya terbaik dari majalah itu selama setahun sebelumnya.

Tahun itu penerima hadiah terbaik untuk cerita pendek adalah Bur Rasuanto. Tak disangka-sangka, beberapa orang yang dipilih Jassin menolak untuk menerima penghargaan itu. Motinggo Boesje dan Virga Belan, dua penulis cerita pendek yang oleh Jassin dipilih hanya sebagai pemenang ke-2 dan ke-3, menampik keputusan itu – dan “Lentera”.memuat pernyataan mereka dengan antusias.

Khususnya Virga Belan, seorang penulis yang dikenal tulisannya sejak nomor-nomor pertama Sastra, menggunakan alasan ideologis, dengan menekankan tuduhan bahwa sikap Sastra memang “kontrarevolusioner”.

Dan ketika seorang penyair wanita, M. Poppy Hutagalung, juga menolak hadiahnya, Jassin menyatakan bahwa Poppy “diintimidasi untuk menulis surat penolakan”. Seorang pengarang lain, Usamah, yang dimuat surat pernyataan penolakannya di “Lentera”, ternyata kemudian menyatakan surat itu palsu – dan dengan demikian memukul reputasi “Lentera. 44)

Dalam Social Commitment in Literature and the Arts, Foulcher mengatakan bahwa insiden itu merupakan “sebuah langkah yang agak terinci untuk mendeskreditkan partisipasi Lekra yang sah dalam kesusastraan Indonesia”.

Seingat saya soalnya tidak segawat itu. Di tahun itu saya disebut sebagai pemenang untuk tulisan jenis esei, dan karenanya mengikuti dengan dekat peristiwa itu, terutama karena saya sering datang ke kantor Sastra.

Kesan saya ialah bahwa Jassin dan Sastra justru, sekali lagi, sekadar bereaksi secara defensif. Sampai kini tak diketahui bagaimana munculnya surat penolakan Usamah itu – yang mengagetkan orang-orang Sastra dan juga saya sendiri, terutama karena pengarang muda ini waktu itu praktis belum kami kenal “warna”-nya.

Yang pasti, bukan orang macam Jassin, yang umumnya bekerja sendiri, yang mau dan bisa “mendeskreditkan” Lekra dengan cara itu. Bagi Jassin justru mungkin sebaliknya: keabsahannya sebagai kritikuslah yang sedang dideskreditkan. Tak berarti bahwa majalah Sastra kemudian bisa membatasi diri untuk menjawab serangan dengan tangkisan argumentatif seperti galibnya:

dalam terbitannya No. 11/12, Th. III, terdapat potret Pramudya Ananta Toer sedang duduk tersenyum bersama Ed Hoornik, seorang tokoh Sticussa, lembaga kerja sama kebudayaan Belanda yang oleh kalangan Lekra sendiri dikecam sebagai penerus politik “kolonialisme”.

Yang hendak dicapai Sastra dengan cara kasar ini adalah bagaimana mendeskreditkan Pramudya – walaupun foto itu sebenarnya tak dengan sendirinya mengesankan Pramudya sebagai orang yang “pro-Sticussa”. Tapi semua itu menunjukkan bagaimana mutu ingar-bingar kesusastraan waktu itu akhirnya.

Satus-atunya soal yang lebih berisi dalam keberisikan yang panjang itu adalah mengenai suatu istilah yang sampai kini tetap disebut, dan tetap disalahmengerti: “humanisme universil”. “Humanisme universil” adalah sebuah istilah yang nampaknya kian lama kian digambarkan sebagai tema utama dalam “Manikebu”. Bahkan banyak – barangkali termasuk para simpatisan Manifes Kebudayaan sendiri – yang menganggapnya demikian.

Pada pendapat saya, anggapan itu keliru. Bahkan ketika saya dan para penulis segenerasi saya muncul menandatangani pernyataan itu, di tahun 1963, pengertian itu sudah seperti sebuah peninggalan sejarah yang asal-usulnya tak jelas. Istilah itu juga bagi saya sendiri agak membingungkan: ia tak ada dalam kamus.

“Humanisme” di situ juga rasanya tak ada hubungan dengan apa yang terdapat dalam sejarah Eropa. Baru kemudian sekali saya mulai menengok akar soalnya. Kesan saya ialah bahwa ketika H.B. Jassin buat pertama kalinya memperkenalkan istilah itu ke dalam khazanah kesusastraan Indonesia sesudah Perang, ia ingin mengemukakan suatu pandangan (terutama pada beberapa penulis terkemuka waktu itu) yang mengakui kompleksnya manusia sebagai suatu wujud total.

Manusia, kata Jassin dalam sepucuk surat yang bertanggal 15 Desember 1951, ditujukan untuk Pengarang Aoh Kartahadimadja, adalah “satu makhluk yang penuh kemungkinan-kemungkinan”. Agaknya sebab itu Jassin juga mengatakan, “Saya tak percaya seorang kapitalis manusia lain dari yang lain.” Dengan kata lain, ada kapitalis yang jahat, ada kapitalis yang kurang atau bahkan tidak jahat. Hanya “Setan yang jahat seratus persen”, kata Jassin pula. 45)

Jelas bahwa dalam hal itu Jassin tidak menggunakan sebuah analisa sosial, dan sudah tentu tak menggunakan Marxisme. Ia, kurang lebih, memakai sebuah analisa psikologis. Bagi Jassin hal itu tentu saja sah, mengingat manusia, dalam kompleksitasnya, tak bisa diterangkan hanya dengan satu dasar analisa. Juga, sejalan dengan itu, tidak bisa dipakai sikap dan pandangan yang mendahului suatu kesimpulan.

Untuk itu, kata Jassin pula, orang mesti “ada kepercayaan pada Manusia”. Sudah tentu, bagi para sastrawan Lekra, yang memegang konsep Marxis-Leninis tentang perjuangan kelas sebagai premis mereka, ungkapan Jassin itu tak dapat diterima. Suatu sikap yang kurang lebih mewakili pendirian penulis Lekra misalnya terdapat dalam sebuah tulisan Putu Oka di akhir tahun 1962.

Dalam membicarakan “politik kebudayaan di Indonesia”, Putu Oka menyatakan, “humanisme universil” itu “diharamkan oleh Manipol”. Alasannya, karena “aliran ini menganggap bahwa manusia di mana-mana sama”. “Humanisme universil” menggariskan bahwa “setiap manusia harus cinta dan merasa kasih sayang terhadap manusia yang lainnya” – tak peduli apakah “manusia itu mengisap atau menindas kita”. 46)

Apa yang termaktub dalam argumen semacam itu ialah pendapat bahwa di dunia yang belum adil, orang harus membedakan secara jelas antara yang ditindas dan yang menindas. Putu Oka tentu saja dalam hal itu benar – dan saya kira kuatnya kandungan pendapat seperti itu punya pengaruh di kalangan “Manikebu” pula, terutama di masa ketika pikiran yang hidup waktu itu adalah pemikiran Marxis, yang sangat kuat hadir dalam ajaran Bung Karno.

Lagi pula, tahun 1960-an adalah tahun-tahun yang militan. Mungkin dalam konteks seperti itulah Wiratmo Soekito menuliskan dalam naskah Manifes Kebudayaan, suatu pandangan tentang “humanisme universil” – dengan sikap yang tak jauh berbeda seperti yang dikemukakan Putu Oka. “Apabila dengan ‘humanisme universil’ yang dimaksudkan pengaburan kontradiksi antagonis, kontradiksi antara kawan dengan lawan”, tulis Manifes Kebudayaan, “maka kami akan menolak ‘humanisme universil’ itu”.

Orang tidak bisa “indifferen” terhadap semua aliran politik, kata Manifes pula, orang tidak bisa “toleran terhadap imperialisme dan kolonialisme”. Maka, pendirian “humanisme universil” baru bisa diterima, kata Manifes pula, bila itu berarti pengakuan “bahwa kebudayaan dan kesenian itu bukanlah semata-mata nasional, tetapi juga menghayati nilai-nilai universil, bukan semata-mata temporal, tetapi juga menghayati nilai-nilai eternal.”

Meskipun perumusan itu memakai bahasa politik tahun 1960-an, sesungguhnya dasar pandangannya bukanlah sesuatu yang baru. Di tahun 1948, ketika pertempuran masih berlangsung antara pasukan gerilya Indonesia dan tentara pendudukan Belanda, Jassin juga sudah menolak suara awal “humanisme universil” – meskipun ia yakin bahwa hanya “Setan yang jahat seratus persen”.

Dalam suratnya kepada Aoh Kartahadimadja yang saya kutip di atas, Jassin menyebut Gema Suasana. Berkala kebudayaan ini, menurut Jassin, mempunyai kaitan dengan “beberapa orang Belanda di belakang layar”, antara lain pejabat tinggi dalam pemerintahan pendudukan.

Majalah ini dikelola oleh tiga sastrawan muda terkemuka dari masa itu, Chairil Anwar, Asrul Sani, Rivai Apin, dan juga Pelukis Mochtar Apin. Dalam nomor pertama Gema Suasana, Januari 1948, tertulis maksud redaksinya dengan penerbitan itu, yakni untuk “menembus kabut dan hawa busuk”, yang dilontarkan “pers dan tulisan” di Indonesia yang sejak setelah proklamasi “bersimaharajalela tidak tentu tujuan”.

Bagi Jassin, dengan itu Gema Suasana menyerang secara tak langsung pers nasional yang sedang mendukung perjuangan melawan Belanda. Gema Suasana tak cuma berhenti di situ. Dalam nomor keduanya, majalah itu memuat kutipan dari ucapan Sarojini Naidu, tokoh wanita India, yang mengecam suatu “unsur buruk dalam kesusastraan”. Yang buruk itu, bagi Sarojini Naidu, ialah niat pengarang “memberikan titik berat pada perasaan kebangsaannya yang sempit”.

Sarojini Naidu, seorang yang dekat dengan Gandhi, tampaknya lebih mengecam perasaan nasionalisme sempit dan juga rasialisme, dan “bermimpikan mimpi persatuan dan peri kemanusiaan”. Tapi dalam konteks Indonesia dalam perang kemerdekaan, pendirian macam itu bagi Jassin tak bisa diterima. “Ada suara menentang di hati saya,” tulis Jassin.

Baginya, dengan mengemukakan hal-hal tadi, Chairil dan rekan-rekannya “dengan tidak setahunya jadi alat politik Belanda”. Bagi Jassin, “tidak bisa dimaafkan” bahwa pihak Belanda “dengan sadar memarakkan jiwa humanisme ini”, untuk melemahkan semangat perlawanan kaum nasionalis, dan untuk mendukung siasat menaklukkan kembali Indonesia. Chairil dan kawan-kawannya kemudian memang berhenti dari Gema Suasana.

Yang agaknya hendak dikemukakan Jassin ialah bahwa di kancah perjuangan masa itu, orang hanus melupakan buat sementara “mimpi persatuan dan peri kemanusiaan”. Buat sementara – sampai kapan? Dua belas tahun setelah Jassin mengemukakan pendiriannya itu, perjuangan belum bisa dianggap rampung.

Kalimat yang banyak dikutip di tahun 1960-an ialah “Revolusi belum selesai”. Bung Karno mengutip Nehru (saya hafal di luar kepala), bahwa “for a fighting nation, there is no journey’s end”. Dalam kata-kata Manifes Kebudayaan, “kami tidak pernah berfikir tentang suatu jaman, di mana tak ada masalah lagi”.

Dari sinilah mungkin bisa.dijelaskan, kenapa Manifes ini – sementara menolak semangat “humanisme universil” gaya Gema Suasana – tidak sepenuhnya menanggalkan apa yang disebut Jassin sebagai “kepercayaan pada Manusia”.

Apabila perjuangan ke arah keadilan adalah sesuatu yang tak habis-habisnya – seakan-akan menggapai kaki langit yang selalu menjauh – maka tentu ada suatu dasar pokok yang mampu menopang kita dalam perjalanan amat panjang itu.

Seperti dikatakan Manifes, “dunia ini bukan sorga”. Tapi juga dalam kenyataannya bukan neraka. Keyakinan itu hanya mungkin, bila kita menerima pula kenyataan tentang adanya kemungkinan baik pada diri kita sendiri dan orang lain – dengan kata lain, bila kita ada “kepercayaan pada Manusia”.

Itulah yang kemudian dikatakan dalam kalimat Manifes yang terkenal: “Musuh kami bukanlah manusia, karena kami . . . manusia. Musuh kami adalah unsur-unsur yang membelenggu manusia”. Lalu Manifes pun menambahkan, dengan retorika yang agak melambung, bahwa “sejahat-jahatnya manusia masih memancarkan sinar cahaya Ilahi”.

Kalimat semacam itulah yang akhirnya jadi sasaran yang mudah bagi para penyerangnya. Bagi Aidit, misalnya. “Menurut kaum Manikebuis,” kata Aidit dalam pidato panjangnya tentang seni dan kesusastraan revolusioner di tahun 1964, tiga bulan setelah Manifes Kebudayaan dilarang, “sejelek-jelek manusia, misalnya Tengku Abdulrachman (waktu itu Perdana Menteri Malaysia yang sedang “diganyang” – G.M.) dan Lyndon Johnson (waktu itu Presiden AS – G.M.), masih bersinar ‘cahaya ilahi’ di dalam dirinya….”.

Jadi, “Manikebu” menghendaki orang-orang macam itu “jangan dimusuhi”. Itu, menurut Aidit, tanda bahwa “Manikebu” hendak “mengebiri Manipol agar Rakyat tidak mengenal dan tidak melawan musuh-musuhnya”.

Reaksi lain lebih lunak, atau bingung. Orang memang sering bertanya, bagaimana dengan Westerling, misalnya, yang telah membunuh sejumlah besar orang Indonesia. Adakah dia masih memancarkan “sinar cahaya Ilahi” pula?

Harus saya akui bahwa pertanyaan itu tak mudah dijawab. Saya kira lubuk penjelasannya punya kaitan dengan sejenis “iman”, dan ini barangkali juga menjelaskan salah satu ciri pemikiran dalam Manifes itu: motif antiutopiannya pada dasarnya bersifat religius.

Pernyataan bahwa “manusia adalah makhluk yang baik” tentulah berhubungan dengan pendirian bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah, atau bahwa ia wakil sang Pencipta di atas bumi yang punya potensi menumbuhkan sifat-sifat-Nya dalam dirinya. Atau, dalam kata-kata tokoh Wrekudara dalam salah satu puisi Yasadipura, manusai tinitah luwih, terpandang sebagai “Diri rahasia Tuhan”.

Tapi tahun-tahun menjelang 1965 itu bukanlah masa untuk perdebatan filsafat. Sejak mula, PKI tampaknya sedang meningkatkan militansinya dan melihat “Manikebu” sebagai sasaran yang bagus untuk menggerakkan diri. Pada saat yang sama mungkin partai itu juga melihat “Manikebu” sebagai suatu ancaman politik, sebagai langkah baru Angkatan Bersenjata untuk menentang posisi PKI yang sedang unggul di bidang ideologi. 47)

IRONISNYA, memang Angkatan Bersenjata-lah yang kemudian mengonfirmasikan dugaan itu, dengan mendukung orang-orang “Manikebu” yang sedang kewalahan kena gempur itu untuk menyelenggarakan sebuah konperensi nasional para pengarang. Ide untuk konperensi itu seingat saya berasal dari dorongan yang campur-baur. Salah satunya adalah perasaan bersemangat, melihat banyaknya sastrawan dan orang-orang yang mendukung Manifes Kebudayaan.

Pada saat yang bersamaan, perasaan terancam dan tertekan ikut mendorong kami pula untuk mencari forum yang lebih kukuh, dan memperoleh perisai yang lebih kuat dari serangan-serangan PKI dan organisasi lain yang di bawah pengaruhnya. Atau, mungkin juga, bagi mereka yang tak betah dengan teori-teori, ada niat untuk aksi.

Pendorong dan motor penting konperensi itu adalah Bokor Hutasuhut, penulis dari Medan yang sejak mula aktif dalam mengorganisasikan pertemuan-pertemuan Manifes Kebudayaan. Dia memang satu-satunya di antara para “Manikebuis” yang punya hasrat dan mungkin juga bakat ke arah organisasi, dan juga punya naluri yang diperlukan dalam percaturan kekuasaan.

Salah satu kenalannya adalah Letkol. Nur Nasution, seorang perwira dari Medan pula, yang waktu itu memimpin Kantor Berita “Antara”. Kaitan dengan pihak Tentara dimulai dari sini. Tapi akhirnya, pada hemat saya, konperensi itu (disebut Konperensi Karyawan Pengarang seIndonesia, diselenggarakan di Jakarta, Februari 1964) adalah suatu kegagalan – sepanjang menyangkut ide-ide Manifes Kebudayaan.

Kampanye yang dilancarkan oleh organisasi dan media yang berhubungan dengan PKI begitu kerasnya, hingga hanya satu atau dua surat kabar yang berani meliputnya secara bersahabat. Dalam sambutan pembukaannya, Menteri Pendidikan & Kebudayaan Prijono – yang pidatonya dibacakan orang lain menyerang terang-terangan Manifes Kebudayaan.

Dan kalau tak salah ingatan saya, Jenderal Nasution, kepala staf angkatan bersenjata waktu itu, menyatakan ketidaksetujuannya kepada pendirian Manifes yang menolak “Politik Sebagai Panglima”. Nasution bahkan juga menyarankan, agar para peserta konperensi menyusun “manifes” lain, dan tak berpegang terus pada “Manikebu”. 48)

Sebagai akibatnya – walaupun para penanda tangan Manifes Kebudayaan mencoba sekuat daya untuk menyukseskan pertemuan itu – soal “Manikebu” tak masuk dalam agenda. Pernyataan itu sebaiknya tak disebut-sebut. Sebagai kelompok, para penulis “Manikebu” telah menjadi semacam beban politik, dan mereka memutuskan untuk tak teramat menonjolkan suara mereka.

Apalagi yang hadir bukan cuma mereka, dan mungkin juga termasuk sastrawan-sastrawan ternama seperti Asrul Sani Ajip Rosidi, Ajatrohaedi, Gayus Siagian, Nugroho Notosusanto, Ramadhan K.H., dan Toto Sudarto Bachtiar – tak sepaham dengan mereka, atau tak memahami niat mereka dengan ide pertemuan besar itu.

Sementara itu, para peserta kebanyakan yang termasuk anggota Organisasi Pengarang Indonesia – bukan cuma penulis kreatif. Saya ingat salah seorang yang duduk di samping saya dalam rapat-rapat persiapan adalah seorang penyusun buku pelajaran tentang tata buku. Ada juga kemudian seorang perwira kedokteran AD, dan beberapa birokrat yang tak dikenal dari daerah.

Tak mengherankan bila penyair, novelis, dan kritikus sastra dalam sidang-sidang KKPI itu tak punya kesempatan untuk bicara tentang kemerdekaan kreatif, meskipun dengan suara berhati-hati. Tentu, mereka sadar bahwa itulah akhirnya yang merupakan isu aktual di Indonesia di tahun 1960-an – dan itulah sebenarnya soal pokok dengan “Manikebu”. Tapi siapa peduli?

Dalam sebuah tulisan baru-baru ini, Wiratmo Soekito menceritakan kembali sebuah pembicaraan yang terjadi dalam persiapan menjelang konperensi itu. Yang terlibat adalah beberapa penulis “Manikebu” dan Nugroho Notosusanto, anggota OPI, yang bukan penandatangan Manifes Kebudayaan. Di pertemuan itu, para penulis “Manikebuis” itu (Wiratmo Soekito menyebut antara lain nama saya) “menyesalkan bahwa Nugroho tidak memahami kesulitan para sastrawan dengan kebebasan mereka yang tertekan oleh kampanye Lekra”.

Sebaliknyalah sikap Nugroho, orang yang bagi Wiratmo waktu itu “tidak menaruh kepentingan dengan kebebasan kebudayaan”. Nugroho Notosusanto, menurut Wiratmo, menjawab para “Manikebuis” bahwa dalam bila kebebasan itu tidak dikekang, “justru pihak Lekra-lah yang akan menarik keuntungan” – mengingat waktu itu memang kumpulan sajak mereka, Matinja Seorang Petani, masih dilarang.

Yang tak diketahui Nugroho ketika itu ialah bahwa orang-orang Manifes itu “tidak menaruh keberatan mengenai kebebasan dengan segala konsekuensinya”. Posisi orang-orang Manifes itu, menurut Wiratmo, mencerminkan sikap “amatir yang berbakat” tapi yang akhirnya “terbukti nonpolitik secara mendalam”. Tapi toh semua itu sesuai dengan semangat, atau katakanlah prinsip, Manifes.

Dalam kata-kata Wiratmo Soekito, bagi orang-orang Manifes Kebudayaan, “kebebasan itu bukan untuk mereka saja, tetapi juga untuk lawan-lawan mereka sekalipun”. 49)

Wiratmo mengakui – dan saya sangat setuju tentang ini – bahwa ada yang “naif, diletantistis, amaturistis” dalam sikap itu, suatu hal yang memang mudah dimanipulasikan oleh pihak mana pun. Tetapi pada akhirnya sikap seperti itu, bagi saya, merupakan bagian yang esensial bila orang menghendaki suatu kehidupan bersama yang toleran dan adil.

Inilah saya kira dari apa yang disebut orang Jawa sebagai pangastuti. Lagi pula, tidak memonopoli kebebasan juga penting, karena kita harus menumbuhkan kemungkinan, agar di zaman apa pun di bumi yang tak sempurna ini, prioritas-prioritas sosial dan politik yang kita tentukan tidak menjadi dianggap mutlak benar untuk selamanya.

Dan inilah bedanya dengan pendirian Leninisme. Namun, pengertian semacam ini sudah tentu dengan segera terasa tak relevan, ketika dua bulan setelah konperensi pengarang itu berakhir di bulan Maret 1964, Manifes Kebudayaan dinyatakan dilarang. Hari itu 8 Mei. Lalu, di pekan terakhir Agustus, Jakarta pun menyaksikan pertemuan yang lain.

PKI menyelenggarakan “Konperensi nasional Sastra dan Seni Revolsuioner” (KSSR). Acara pembukaan di Istana Negara, dengan disambut Pemimpin Besar Revolusi sendiri. Tak jelas bagi saya kenapa hanya beberapa waktu setelah Lekra berkonterensi nasional, PKI melakukan itu kesan saya hanya suasananya adalah suasana kemenangan. 50)

Keadaan memang memungkinkan sebuah kemeriahan. Orang “Manikebu” telah tersisihkan. Di pertengahan 1965, Departemen P & K mengumumkan pelarangan karya dari orang-orang yang selama ini ditentang Lekra, khususnya “Lentera”: S. Takdir Alisjahbana, Hamka, Idrus, Mochtar Lubis, H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, dan para penanda tangan Manifes Kebudayaan yang lain.51)

Bersamaan dengan itu, para penulis “Manikebu” pun mulai menulis dengan nama samaran – meskipun untuk sajak tentang alam sekalipun. Mereka harus tak tampil. Sementara itu, orang pun mulai meminta agar oknum-oknum “Manikebuis” jangan hendaknya datang ke rapat mereka…. Ketakutan akan represi memang kuat.

Bahkan itu berlangsung terus sampai di saat pergolakan 1966. Ketika itu para mahasiswa pada berdemonstrasi menentang PKI dan pemerintah praktis dalam keadaan tak menentu, tapi toh Taufiq Ismail hanya bisa menerbitkan sajak-sajaknya tentang pergolakan itu dengan nama samaran, Nur Fajar.

Dua kumpulan sajak Taufiq, Tirani dan Benteng, kemudian bisa terbit secara legal. Nama samaran tak dipakai lagi dan sajak-sajak itu jadi buku yang laris. Menjelang akhir tahun 1960-an para seniman dan intelektual “Manikebu” boleh dikatakan bebas kembali bersuara.

Kembali pula puisi liris tentang cinta, kematian, dan kesunyian ke dalam kesusastraan Indonesia, seperti nampak pada sajak-sajak Sapardi Djoko Damono. Tak ada lagi desakan untuk menulis tentang revolusi dan sebagainya. Suasana totaliter menyingkir, tapi kecenderungan represif tidak. Dalam bentuk yang lebih keras, kini antara lain giliran para seniman Lekra yang jadi sasaran.

Clayton 17 Maret, 1988 – Jakarta, 29 April 1988

Catatan Kaki *)

Tulisan ini pada dasarnya dikutip dari ingatan: semacam cerita pengalaman sendiri, tentang sebuah kejadian dalam kesusastraan dan pemikiran Indonesia ditahun 1960-an awal.

Sudut memandang dan cakupannya dengan demikian terbatas. Untuk suatu cerita yang lengkap tentang peristiwa ini – yang saya kira agak penting bagi sejarah – diperlukan bahan dan pandangan lain.

Sayang bahwa ada di antara yang terlibat dalam peristiwa ini sudah meninggal, dan banyak di antaranya, terutama mereka yang dulu anggota Lekra, sekarang tak boleh mengutarakan pendapat.

Untuk melengkapi ingatan, saya banyak menggunakan bahan dokumentasi dari penerbitan Indonesia di tahun awal dan pertengahan 1960-an.

Berkat bantuan Helen Sumardjo dari Perpustakaan Utama Monash University, saya dapat membaca kembali harian Bintang Timur dan majalah Sastra masa itu.

Berkat bantuan John Maxwell, saya dapat berkenalan dengan mikrotilm di National Library di Canberra: dari sana saya dapat memetik kembali beberapa tulisan di Harian Rakjat.

Semuanya saya lakukan selama saya berada di Australia, sebagai penerima pertama dari George Hicks Fellowship, Maret 1988.

1) Sastra, No. 9, Tahun III. Ejaan disesuaikan.
2) Meneka adalah H.B. Jassin, Tnsno Sumardjo, Wiratmo Soekito Zaini, Bokor Hutasuhut, Goenawan Mohamad A. Bastari Asnin Bur Rasuanto, Soe Hok Djin (Arief Budiman), D.S. Moeljanto Ras Siregar. Hartojo Andangdjaja, Sjahwil, Djufri Taanissan, Binsar Sitompul, Taufiq A.G. Ismail (Tautiq Ismail), Gerson Poyk, M. Saribi Afn., Poernawan Tjondronagoro, Boen S. Oemarjati (urutan berdasarkan dokumen asli).
3) Sastra, No. 9, Tahun III hlm. 30.
4) Pembahasan yang agak iengkap tentang “demokrasi terpimpin” dapat diikuti pada tulisan Herbert Feith, “Dynamics ot Guided Democracry”, dalam Ruth McVey (ed.). Indonesia. Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1963, terutama hlm. 366-389.
5) Lihat Sarojini Wimbadi (nama samaran Satyagraha Hoerip), “Sastra Sebagai Ajang Penulis Revolusioner”, dalam Sastra No. 3, 1963.
6) Sastra, No. 1, Vol. II, 1962.
7) “Lentera”, Bintang Timur, 3 Agustus 1962.
8 ) S. Takdir Alisjahbana, “Kesusastraan di Zaman Pembangunan Bangsa”, dalam Pudjangga Banu, nomor peringatan 1933-1938, hlm.43. Dicetak kembali dalam buku Takdir, Perjuangan Tanggungjawab Dalam Kesusastraan, Pustaka Jaya, 1977 hlm. 62.
9) “Lentera”, Bintang Timur, 10 Agustus 1962.
10) “Lentera”, Bintang Timur, 1 September 1962.
11) Sastra, No. 1. Tahun II, 1962.
12) “Lentera”, Bintang Timur, 2 Desember 1962, memuat satu daftar buku yang dilarang sejak masa kolonial sampai hari itu. Semuanya dari penulis prokomunis.
13) Pernyataan Ketua PWI Cabang Jakarta, Jusuf, dikutip Bintang Timur, 14 Juni 1962.
14) Dikutip oleh George Steiner, dalam “Marxism and the Literary Critics”, dalam Language and Silence, Atheneum, New York, 1970, hlm.306. Memang benar bahwa Lenin juga mengatakan bahwa penulis boleh “mencipta secara bebas menurut ideidenya, mandiri dari apa saja”, tapi serentak dengan itu ia memperingatkan bahwa ia tak akan membiarkan “kekacauan berkembang semau-maunya”. Lihat Raymond Williams, Marxism and Literature, Oxtord University Press, 1977, hlm. 202.
15) Bintang Timur, 22 September 1962.
16) Presiden Soekarno, Indonesia, Pilihlah Demokrasimu Jang Sedjati, pidato tahun 1957. Dikutip oleh Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia Comell University Press, Ithaca dan London, 1937, hlm. 517.
17) Keith Foulcher, Social Commitment in Literature and the Arts, terbitan Centre ot Southeast Asian Studies, Monash University Clayton, Victoria, 1986, hlm. 124-125.
18) Bintang Timur, 2 Juni 1962, hlm. III . Laporan dari pidato Menteri Prijono di Pangkalpinang 30 Mei 1962. Mungkin ada pernyataan sebelumnya dengan isi yang sama, sebab dalam sebuah tulisan bertanggal 20 Januari 1962, saya menulis sebuah tanggapan. Lihat Goenawan Mohamad, “Tentang Kesusastraan Harus Menyuarakan Optimisme”, dalam Potret Seorang Penyair Sebagai Si Malin Kundang, Pustaka Jaya, Jakarta 1972, hlm.25-26. Ini versi yang diperbarui dari sebuah tulisan di Sastra.
19) Soe Hok Djin, “Manusia dan Seni”, dalam Sastra, No.6 Th. III, 1963.
20) Sastra, No. 3, Th. IV, 1964
21) Ajatrohaedi, “Lagu Orang-Orang Malang”, Sastra. No.3 Th. IV, 1964:, meninjau sajak-sajak yang membicarakan kemiskinan. Ajatrohaedi menilai, bahwa sajak Hr. Bandaharo, “Dia Yang Lapar”, menunjukkan si penyair “tanpa pernyataan sikap”. Kita tahu Bandaharo di pihak yang melarat, kata Ajatrohaedi hanya karena kita tahu dia Lekra.
22) Tentang eksperimen Mohamad Hadi ini saya banu ketahui setelah sebuah pameran kecil di satu sudut di Australian National Gallery, Canberra,12 Desember 1987 s/d 5 Juni 1988 berkat usaha Robyn Maxwell, dari Department of Asian Arts and Textiles.
23) H.B. Jassin, Gema Tanah Air: Prosa dan Puisi 1942-1948, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Jakarta, 1959, hlm. 13.
24) Jakob Sumardjo, “Trisno Sumardjo Sebagai Pengarang”. sebuah makalah untuk memperingati 20 tahun Watat Trisno Sumardjo, 10 dan 11 April 1988 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pernyataan Trisno Sumardjo tentang keutamaan “kejujuran” juga dikutip Sanento Yuliman dalam resensinya atas lukisan Almarhum, dalam TEMPo, 22 April 1988, hlm.45.
25) Bakri Siregar, “Kontrontasi dengan Neo-Kolonialisme dengan Sikap Politik dan Sikap Sastra yang Tepat”, laporan Konperensi Nasional Lekra di Surabaya, 31 Agustus-3 September 1963, Harian Rakjat, 8 September 1963.
26) HR (Harian Rakjat) Minggu, 20 Oktober 1963.
27) Foulcher, Social Commitment, hlm. 132-133.
28) Reportase tentang pertemuan ini dimuat di “Lentera”, Bintang Timur, 16 November 1962.
29) S. Takdir Alisjahbana, Peguangan Tanggungjawab Dalam Kesusastraan, hlm. 63.
30) Pidato Njoto, “Ideologi Sebagai Badja”, dalam Konperensi Nasional Lekra di Bali, 27 Febnuari 1962, dimuat Harian Rakjat, 17 Maret 1962.
31) D.N. Aidit, Tentang Sastra dan Seni, pidato di depan KSSR, di Jakarta, 28 Agustus 1964. Diterbitkan Yayasan “Pembaruan”, Jakarta, 1964, hlm. 85.
32) Tak mengherankan bila majalah sastra yang terbit di tahun 1967, setelah berakhirnya “demokrasi terpimpin”, dan kebanyakan dikelola oleh para penanda tangan Manites, disebut Horison. Lihat catatan redaksi dalam Honson nomor pertama, mungkin oleh Arief Budiman.
33) Dikutip oleh Bakri Siregar dalam “Tjatatan Pada Sebuah Diskusi”, HananRakjat, 29 September 1962. Saya juga pernah mengutip seorang penulis dalam salah satu nomor Chinese Literature tahun 1963 yang mengecam tulisan yang penuh “jargon” (slogan). Lih. Potret Seorang Penyair Muda, hlm. 40. Para pengarang Lekra juga kemudian mempersoalkan masalah pengulangan slogan-slogan ini, ketika mendiskusikan sajak “Kepada Partai”, Harian Rakjat, 27 Juni 1965. Dikutip oleh Foulcher, Social Commitment, hlm. 136.
34) Sastra, No. 1, Th. III, 1963.
35) Sastra, No. 1, Th. III, 1963.
36) Dodong Djiwapradja kemudian menyatakan bahwa ia tak pemah mengizinkan sajaknya dimuat di Sastra (No. 9-10, Vol. III, 1963). Penerbit Sastra menangkis, dengan mengumumkan bahwa Dodong sudah menerima honor sajak-sajak itu. Dari sini tampak bahwa polemik kesusastraan sudah makin jauh dari polanya yang normal. Lih. HR Minggu, 23 Febnuari 1964 Bintang Timur, 24 Februari 1964 Sastra, No.2, Th. IV, 1964.
37) Sastra, No.1, Th. II, 1962.
38) Ceramah Sitor Situmorang di Fakultas Sastra UI., Rawamangun, Jakarta, 30 Januari 1965. Dimuat dalam kumpulan ceramahnya, Sastra Revolusioner, terbitan Lembaga Kebudajaan Nasional Djawa Barat, 1965, hlm. 9.
39) Di tahun 1969, kehka harian Indonesia Raja menurunkan satu seri tulisan yang menyerang intelektual Indonesia yang pernah banyak menggunakan ajaran “Orde Lama” (Bung Karno), saya menulis menjelaskan posisi Manites Kebudayaan, bahwa Manifes itu “bukan satu Manifes anti-Sukarno”. Saya katakan di situ bahwa oleh Manifes, beberapa pikiran serta kalimat dari paham resmi masa itu diterimanya. Lih. Potret Seorang Penjair, hlm. 70-73.
40) Dikutip dari memoar Nadezhda Mandelstam, janda Osip Mandelstam, penyair lins terkemuka di awal Revolusi Bolsyewik, yang kemudian ditangkap Stalin di tahun 1938 dan mati di tahanan: HopeAbandoned, Penguin Books, 1976, hlm. 740.
41) Dalam kata-kata Adomo, komitmen itu “remains politically polyvalent so long as it is not reduced to propaganda”. Dari tulisan Theodor W. Adorno, “Commitment”, dalam New Left Review, 1974, dikutip oleh Raymond Williams dalam Marxism and Literature, Oxford University Press, 1977, hlm. 202.
42) Wang Chao-wen, dalam Chinese Literature, No. 11, Peking, 1963
43) Dari kumpulan tulisan Lu Hsun, dikutip oleh Simon Leys, Broken Images: Essays on Chinese Culture and Politics Allison & Busby, London, 1979, hlm. 42.
44) Agak lebih rinci episode ini dikemukakan dalam monograf Foulcher, Social Commitment, hlm. 118-119. Juga Yahaya Ismail, Pertumbuhan, Perkembangan dan Kejatuhan Lekra di Indonesia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1972, hlm. 43-44.
45) Dimuat dalam H.B. Jassin, Kesusasteraan Indonesia Dalam Kritik dan Esai, Jilid I, Gunung Agung, Jakarta (cetakan ketiga), hlm. 68-71. Kutipan selanjutnya berasal dari sini.
46) Putu Oka, “Politik Kebudajaan di Indonesia”, “Lentera”, Bintang Timur, 23 Desember 1962. Lihat juga Bakri Siregar, “Kita dan ‘Humanisme Universil”‘, dalam Harian Rakjat 27 Oktober 1963, sebuah jawaban atas interpretasi Bur Rasuanto atas esei Lioniri Novichenko dalam Soviet Literature, No. 8 (Agustus) 1963. Tulisan Bur Rasuanto terbit di edisi minggu Berita Indonesia, 20 Oktober, 1963.
47) Dugaan bahwa “Manikebu” adalah suatu langkah politik yang berhubungan dengan Tentara mungkin timbul dari peran Wiratmo Soekito. Dalam sebuah tulisan di tahun 1982, Wiratmo menyatakan bahwa ia “bekerja” secara sukarela pada “dinas rahasia angkatan bersenjata”. Saya tak tahu sejauh mana kontak Wiratmo dengan Angkatan Bersenjata. Tulisannya tak menyarankan kapan ia “bekerja” begitu: sebelum Manifes disusun atau sesudahnya. Saya duga, dari kalimat dalam tulisan itu, hal itu terjadi setelah Manifes disusun, dan diserang PKI: mungkin suatu kecendenungan yang nommal untuk beraliansi di antara mereka yang dimusuhi, atau memusuhi, PKI. Lihat Keith Foulcher, Social Commitment, hlm. 125. Juga Wiratmo Soekito, “Satyagraha Hoerip atau Apologia Pro Vita LEKRA”, Horison, No. 11, 1982.
48) Disebut oleh Wiratmo Soekito dalam tulisannya di Horison, No. 11 1982, hlm. 347.
49) Wiratmo Sukito, “Trisno Sumardjo dan Manifes Kebudayaan”, makalah untuk Diskusi Mengenang Trisno Sumardp, di Taman Ismail Marzuki, 10 April 1988, hlm. 5-6.
50) Dalam monograf Foulcher, Social Commitment. hlm. 128-133, tersirat bahwa konperensi itu – yang diselenggarakan dua hari saja setelah Konperensi Nasional Lekra selesai di Jakarta menupakan usaha PKI, khususnya Aidit, untuk merebut pengaruh lebih besar di kalangan para seniman Lekra. Sayang Foulcher tidak menelaah lebih jauh adakah hal itu ada hubungannya dengan pertentangan yang mungkin terbit di pimpinan Partai waktu itu – khususnya yang menyangkut Njoto, tokoh yang lebih dekat dengan Lekra ketimbang Aidit. Tentang konflik dengan Njoto disinggung sedikit dalam Rex Mortimer, Indonesian Communism Under Sukarno Ideology and Politics, Oxford University Press dan Cornell University Press, 1974, hlm. 316.
51) “Instruksi Dep. P dan K.: Buku-Buku Ini Dilarang”, Bintang Timur, 19 Juni 1965.

21 Mei 1988
Sumber: http://ip52-214.cbn.net.id/id/arsip/1988/05/21/REF/mbm.19880521.REF27251.id.html
Sumber terkait: http://goenawanmohamad.com/puisi/lagu-pekerja-malam.html