Misbahus Surur *
http://www.lampungpost.com/
LAUT adalah metafora sekaligus sebuah “dunia”. Sebagai sebuah dunia, laut menjadi loka, atau setidaknya pintu gerbang, bagi sang tualang melabuhkan diri ke negeri-negeri yang tak diketahui. Guna menambatkan harapan-harapan baru yang (tak) terkonsep sebelumnya. Tempat si pengembara melupakan kegamangan dan kejumudan-kejumudan di daerah asal.
Dalam perjalanan ke laut yang sering tanpa (per)hitungan itu, si pengembara berharap menemukan kejutan-kejutan hidup yang tak terduga. Yang dapat merekahkan pandangan yang lebih bergairah, luas lagi cemerlang. Sedang sebagai metafora, laut adalah sebuah kesan (mungkin juga pesan) yang tertinggal, dari penemuan dunia dan semangat baru tadi. Yang dituang dalam berbagai imaji serta catatan-catatan. Karena itu, laut sering jadi pilihan juga alternatif pembebasan. Sebuah upaya memerdekakan diri dari simpul yang mengikat seraya meluaskan pikiran yang dipenjara batas dan sekat. Dalam ranah sastra, khususnya puisi, laut pada satu kutub merupakan simbol kebebasan dan kedalaman. Sedang pada kutub lain, adalah penanda untuk mengatasi instrumen (yang dianggap) dangkal dan terkungkung—untuk menyebut sedikit di antaranya. Meski begitu, di tangan penyair yang diselimuti enigma, metafora laut kerap tak mudah diduga.
Chairil Anwar, misalnya, dalam Kabar dari Laut, pernah menuliskan sesuatu yang patetis. Pada bait-bait awal puisi, ada sejenis penyesalan sekaligus ungkapan kekecewaan yang disulut oleh sebuah hubungan (dengan seorang wanita). Rasa bersalah itu dinyatakan dengan diksi “laut” yang menyiratkan perasaan tolol dan sesal tapi begitu puitik: Aku memang benar tolol ketika itu,/mau pula membikin hubungan dengan kau;/lupa kelasi tiba-tiba bisa sendiri di laut pilu,/berujuk kembali dengan tujuan biru. Sebuah takdir kepiluan di laut, tapi pada saat yang sama, secara tersirat, tak ditolaknya. Keadaan tolol juga begitu lemah yang tak berdaya dengan cium nafsu tersebut, kini telah jadi luka yang—sekali lagi—juga diingini.
Dan pada saat itu, dengan sadar, Charil menjadi tahu, dalam hidup, batas antara cium nafsu dan luka, umpama perjalanan buritan dan kemudi. Di mana titik pembatasan cuma tambah menyatukan kenang. Dalam puisi ini, pengalaman hidup yang didapat serasa begitu berdarah-darah. Namun sejak dari darat hingga laut, dari buritan sampai kemudi, pengalaman yang berharga itu, pada akhirnya membikin tenang dan tentram si penyair: Dan tawa gila pada whisky tercermin tenang, begitu kata Chairil. Sebuah kemabukan yang diingini setelah pengalaman hidup yang pahit kembali terkendali.
Adapun dalam Senja di Pelabuhan Kecil, idiom laut beserta segenap elemen-elemen yang terpancang kukuh di sana, seakan cuma tempat berhenti dan hening. Semua diksi dan idiom pada puisi itu, seolah jadi penyangga bagi sepi dan sendiri yang teguh. Tanah dan air tidur, ombak hilang, perahu tiada berlaut, desir hari lari berenang adalah senarai idiom yang menguatkan sebuah momen “kebersendirian” penyair. Kesendirian yang sadar diri namun begitu disesaki harap yang serasa (masih) jauh. Pun dalam Cintaku Jauh di Pulau, meski mula-mula nuansa kegembiraan tersembul, begitu sedikit dan serasa tarik-ulur. Lantas seperti ada yang begitu saja terputus di tengah jalan. Hal tersebut bisa kita rasakan pada kalimat dan metafora ini: perahu melancar, bulan memancar,/ di leher kukalungkan ole-ole buat si pacar./ angin membantu, laut terang, tapi terasa/ aku tidak ‘kan sampai padanya. Harapan yang dibelai kemuraman itu dilanjutkan dengan dua baris—sebelum dua bait terakhir—yang kian mempertegas pasase di atas: Mengapa Ajal memanggil dulu/ Sebelum sempat berpeluk dengan cintaku?. Sebuah “ajal” yang disesali—dengan huruf pertama yang sengaja di-kapital-kan—tapi tetap tak dapat ditolak.
Wan Anwar, yang hidup jauh setelah Chairil, pada salah satu puisinya, juga mengabadikan metafora lautan. Dalam puisi yang berjudul Kau, Laut, dan Kata, penyair yang tutup usia akhir 2009 lalu ini, menulis: di geladak sudah tercium kata-kata/anyir seperti bangkai, di antara bayang-bayang/ kau sebut hidup adalah perjudian dan entah siapa/entah di mana seseorang mengangguk/untuk yang tak terbaca// … di dasar laut takdir bisa saja semacam gurita/ke mana kau berlayar, ia akan mengantar/setia bersama waktu yang tak letih berkibar/ … dan aku –tahukah kamu?- akulah gurita itu/senja dan waktu yang kau sebut kepulangan.
Jika setumpuk kata-kata di geladak anyir, bukankah “yang tertera” sudah tak indah lagi? Bukankah kata-kata “anyir seperti bangkai” yang sinis adalah paradoks bagi puisi indah dan manis. Lalu, apa gerangan yang terjadi dengan kata-kata? Tak ayal, idiom-idiom pembuka puisi tersebut, ternyata memetaforkan hidup yang seperti perjudian. Sebab watak hidup memang tak pasti, sebagaimana frase “yang tak terbaca” juga kata ”perjudian”. Dalam hidup seperti itu, tentu saja tak ada ketenteraman, alih-alih hidup kian sesak diimpit pertaruhan.
Dan metafor seseorang yang mengangguk bagi keadaan adalah mereka yang menyerah atau setuju pada nasib. Adapun diksi dan metafor gurita, di sini, barangkali bisa kita maknai sebagai usia dan kesempatan. Bisa juga kiasan bagi durasi kehidupan, yakni jatah hidup tiap orang yang melulu dikepung takdir. Sebuah takdir yang teramat setia menyelam ke dasar laut kehidupan, di mana sang penyair hidup bersama kata-katanya. Dengan begitu, selain sebagai monster yang ditakuti, diksi gurita dengan sadar juga didekati; ”akulah gurita itu”, kata si penyair untuk menunjukkan betapa dekatnya ia. Meski akhirnya makhluk itu akan melenyapkan usia dan kata-kata. Dengan demikian, senja dan waktu yang kau sebut kepulangan, adalah kesetiaan usia untuk menemani masa tua (baca: jatah hidup) dan mengantarnya menuju tempat berpulang.
Ungkapan-ungkapan lain yang direguk dari lautan, juga ditatah secara beda dan kuat oleh Iswadi Pratama. Dalam sajak yang berjudul Aku dan Ibu, Iswadi seolah menemukan laut lain dengan sebenar-benar laut: di atas kapal/ dari sebuah jendela/ibu menatap laut lepas//aku memandang ibu/ingin terjun ke dalam matanya/di mana laut lebih luas//tetapi mata ibu sudah kering/hanya batu-batu terkubur di situ//ibu menyaksikan laut tanpa batas/berenang menggantang gelombang/menuju pantai./aku melihat ibu dari atas kapal/menyimpan kedua matanya/dalam pelayaran tak pernah usai.
Air mata ibu bagi Iswadi adalah laut yang kerap dilupa. Bagi penyair yang juga seorang aktor ini, air di kantung mata itu seolah jenis laut dengan segala kedalaman yang bagi saya melebihi kedalaman laut ala Chairil. Tangis bahagia juga linangan kesedihan ibu adalah tanda kasih dan ikatan batin yang kuat antara ia dengan anaknya. Di sana, di ceruk mata itu, tersimpan luasnya ketulusan. Namun serasa ada sesuatu yang begitu pribadi ketika mata itu tiba-tiba kering. Entah karena bengkak untuk menangisi kepergian si anak, ataukah ada ihwal lain?
Lepas dari itu, kasih ibu tetap saja tulus, kendati sang anak melanglang entah ke mana. Sebab, sejauh manapun anaknya berlayar, mata ibu akan selalu di situ, senantiasa disimpan untuk anaknya. Demikianlah sedikit kabar yang dapat kita petik dari beberapa puisi yang mengharu-birukan lautan. Semoga laut masih akan biru dan sampai pada kita dengan rupa-rupa kabar yang lain.
*) Penyuka sastra, kuliah S-2 di UIN Maliki Malang
Tampilkan postingan dengan label Misbahus Surur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Misbahus Surur. Tampilkan semua postingan
11/09/10
Subversivitas Sastra Indonesia Modern
Misbahus Surur*
http://www.jawapos.com/
Betapa kelam yang mengendap dalam labirin peristiwa, kerap melahirkan momentum yang senantiasa ingin dikenang oleh generasi masa kini. Kendati, untuk sungguh-sungguh mencecap pesan sebuah zaman atas sajian ciptaannya, tidaklah mudah. Paling tidak, kita harus rela menghanyutkan diri pada dalamnya senarai ragam peristiwa yang diguratkan oleh sebuah takdir. Tentu juga atas segala hal yang menggumpal dalam pernik tragedi. Membaca dan menapaktilasi sejarah sastra Indonesia di awal pertumbuhannya (dengan embel-embel modern) adalah membaui haru-biru aroma itu. Mereka (para seniman-sastrawan tempo dulu), bagi kita setidaknya, bukan menggores percik hampa atau sebatas merajut frase luka. Tapi juga menelorkan sebuah formula.
Dus, saatnya kita mengurai fragmen-fragmen yang terendap dalam periskop sejarah, meskipun melalui kolofon momen historis. Tentu bukan saja berniat menyaring debu timpangnya, melainkan juga untuk mengelaborasi zaman; menyembulkan seribu kejernihan yang menyembunyi. Bertolak dari keadaan itu, menurut Gandhi misalnya, berkaca pada pengalaman India yang koloni Inggris, pada awalnya melalui teks kaum kolonialis mengontrol bangsa, lalu menghegemoni negara. Namun melalui teks pula masyarakat negeri ini berekspresi dan menemukan ruang reaksi yang paling tajam. Mereka menelanjangi selubung kepentingan kapitalisme beserta ideologinya dengan senjata teks, meskipun persenjataan fisik (alutsista) juga punya peran penting.
Dalam perjalanannya yang cukup panjang, sastra Indonesia telah menampilkan ihwalnya masing-masing. Beragam misi diemban kumpulan manusia penatah kata itu. Ada yang murni menghamba kebenaran, namun tak sedikit pula (?) yang hanya mengabdi ketentraman pseudo. Dalam sejarahnya, kita lalu mengenal tradisi sastra Balai Pustaka (BP), yang bahkan tradisi ini dijadikan pijakan lahirnya sastra Indonesia modern. Meskipun di masa yang bersamaan, hidup pula beratus tradisi yang entah itu dengan sebutan apa. Mungkin karena seringnya absen diperbincangkan dalam konstelasi sejarah sastra, yang membuatnya lenyap –dan masalah sebutan, kala itu memang tak terlalu dipentingsoalkan. Tradisi ini banyak digeluti para seniman-sastrawan, terutama penulis partikelir di Nusantara. Mereka inilah yang pada zaman kolonial sering kena cemooh rezim penguasa dengan buah karya ”bacaan liar” dan stigma sastra genre ”roman picisan”. Para sastrawan dan peneliti sekarang lebih familiar dengan menyebutnya sebagai tradisi sastra non-Balai Pustaka (non-BP).
Bila kita mengenal akrab novel-novel yang kala itu menjadi ikon penerbit BP, semisal Azab dan Sengsara (1920) karya Merari Siregar, Siti Nurbaya (1922) karya Marah Rusli, Di Bawah Lindungan Ka’bah (1938) dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1939) karya HAMKA, Tak Putus Dirundung Malang (1929) dan Layar Terkembang (1936) karya Sutan Takdir Alisjahbana (STA), Katak Hendak Jadi Lembu (1935) karya Nur Sutan Iskandar dan masih banyak lagi, seharusnya kita juga perlu mengakrabi berbagai wajah novel sezamannya. Karena sebelum tradisi BP digulirkan, tradisi di luar itu juga berkembang.
Sejarah telah mencatat –kendati pasang surut– munculnya ratusan penulis dan penerbit partikelir (mungkin juga ribuan) dari kalangan pribumi. Karya-karya mereka masih menggunakan bahasa Melayu rendahan/pasaran. Dan inilah satu pembeda yang mencolok dari verbalisasi sastra ala BP (novel-novel tradisi BP menggunakan bahasa Melayu tinggi/standar). Tulisan mereka hadir seakan menelusup dan mengurai sendiri apa yang disembunyikan rezim yang menunggang sejarah (borok kolonialis). Tak ayal, kala itu, tiap papan yang tergores oleh karya mereka, kerap menebarkan ritme resistensi. Mungkin nama negatif yang lekat selama ini, karena watak subversifnya. Pengarangnya kebanyakan orang-orang kiri, karena gerak yang dengan terang-terangan mengikhtiarkan perlawanan atas hegemoni pusat (kuasa kolonial). Hingga pemerintah Belanda mengecapnya sebagai ”bacaan liar”. Riwayat pengarangnya seperti H. Moekti dengan Hikajat Siti Mariah (1910); Tirto Adhi Soerjo dengan Boesono (1910) dan Nyai Permana (1912); Mas Marco Kartodikromo dengan Studen Hidjo (1918), Sjair Rempah-rempah (1919), Mata Gelap (1919) dan Rasa Merdika (1924); Semaoen dengan Hikajat Kadiroen (1920) dan ratusan riwayat pengarang yang lain.
Membiaknya bacaan liar ini disikapi pemerintah kolonial dengan phobia yang sedemikian rupa. Serasa kekuatan subversif inlander (dalam karya sastra) mampu mengguncang keangkuhan penghuni negeri rendah itu. Kolonialis masih menyimpan kepercayaan tinggi akan kedahsyatan ekses kata-kata yang (mungkin) tertuang, terselip atau sengaja dijepitkan penulis yang rata-rata kiri itu. Pendek kata, kekuatan artikulasi sekelompok inteligen (baca: intelektual) itu diyakini Belanda sebagai anasir perlawanan. Karena itulah, dengan semena-mena dan tindakan represif, kolonialis berusaha menyumbat suplai bacaan untuk rakyat; dengan membredel, menyegel puluhan mungkin juga ratusan penerbit swasta, bahkan memenjarakan si pengarang. Akan tetapi, sebagai inteligen, yang telah sengaja berniat menggariskan diri pada fungsinya: penyuara nurani rakyat, para pengarang itu tak pernah gentar melawan. Dan nasionalismelah, sejatinya umpan pembiakan ”roman picisan” di era kolonial itu. Rasa nasionalisme bumi putra yang tinggi menjadi sebab (men)dasar meletupnya produksi sastra ini.
Meskipun dikecam sebagai bacaan liar, kata subversif tentu tak selamanya bernada melawan secara negatif. Bahkan kalau ditelisik ke masa lalu, gerakan subversif sastra justru bermuatan sebaliknya (wujud riil heroisme yang tinggi). Maka, tak aneh bila karya sastra yang dilahirkan pengarang-pengarang pribumi itu dulunya merupakan karya sastra yang paling diburu masyarakat. Baik penikmat sastra murni maupun bukan.
Tradisi BP yang nota bene sebagai penerbit tunggal (baca: resmi) bagi pemerintah jajahan, tidak banyak diminati. Karena tradisi sastra BP diopinikan sebagai anak kandung kolonialis. Dengan begitu, tentu dianggap berafiliasi ke pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun di lain tempat, tradisi sastra di luar itu –sastra oposan, roman picisan (non-BP)– dianggap pemerintah sebagai anak jadah yang kelahirannya sangat tidak diharapkan. Dan, termasuk dalam tradisi ini adalah karya sastra yang produsennya orang-orang peranakan Eropa/indo (keturunan dari hasil perkawinan pribumi dan Eropa), dan peranakan Tionghoa.
Tradisi sastra peranakan Eropa yang pengarangnya menaruh hati pada penderitaan inlander itu semisal Max Havelaar oleh Multatuli –nama samaran Eduard Douwess Dekker, yang jamak kita ketahui punya kecenderungan menentang praktik kolonialis dan superioritas warga Eropa di tanah Hindia. Iwan Simatupang pada satu kesempatan pernah menyebut mereka ini sebagai ”Paradoks dari Kolonialisme”. Karena sang kolonial sendirilah yang pada hakikatnya menanamkan benih-benih pembangkangan terhadap kolonialisme. Contoh lain adalah Rubber (1931) karya Madelon Hermine Szekely-Lulofs. Novel ini cukup banyak peminatnya dari kalangan pribumi. Bahkan oleh pemerintah Hindia, pengarangnya dianggap pengkhianat, seperti halnya Max Havelaar yang reaksioner. Sampai-sampai M.H. Szekely-Lulofs dijuluki ”Multatuli Perempuan”. Kemudian, Drama Di Boven Digoel karya Hoay (peranakan Tionghoa), di mana Rieger (1989) menganggapnya sebagai karya monumental yang hanya dapat disejajarkan dengan roman-roman ”Pulau Buru”-nya Pramoedya Ananta Toer.
Lantas apakah benar seperti yang diyakini para pengamat sastra saat ini, terutama para pemerhati sastra poskolonial, bahwa pendirian sebuah kantor dan penerbitan kala itu yang bernama Kantoor Voor de Volkslectuur/Kantor Bacaan Rakyat (1917) yang merupakan pergantian dari Commisie Voor de Inlandsche School en Volkslectuur (1908), hanya sebuah usaha tandingan mematikan kreativitas bumi putra dengan karya picisannya yang reaksioner? Juga hanya sebatas jalan melapangkan politik etis (balas budi) picik Belanda; dalam hal ini misi edukasi yang merupakan salah satu peranti bagi pembenahan tragedi kemanusiaan Cultuur Stelsel (tanam paksa).
Apalagi, juga tercium desas-desus, berdirinya BP pada mulanya sengaja diniatkan untuk menyumbat aliran bacaan liar yang kian deras, yang membuat gerah pemerintahan Belanda. Indikasi dari adanya dugaan tersebut, bisa dilihat dari karya-karya terbitan BP pra-kemerdekaan yang menokohkan bangsa penjajah sebagai protagonis; begitu pula mengelu-elukan tokoh-tokoh inlander yang mendukung bangsa penjajah. Aura ini bisa kita rasakan pada novel Siti Nurbaya (1922), Salah Asuhan (1928), dan semacamnya. Kendati karya-karya BP tidak jamak berwatak demikian. Dalam artian, tidak semua karya BP mendukung status quo penjajah. Sebaliknya, karya-karya yang diterbitkan para penerbit partikelir (swasta) menampilkan sosok bumi putra sebagai tokoh-tokoh antagonis yang terstigma jahat, licik, penjilat, dan picik.
Sutan Takdir Alisyahbana (STA) dalam suatu pernyataanya –setelah sekian tahun bekerja di kantor yang nota bene milik pemerintah kolonial itu– mengamini hal ini. Sebelum kemerdekaan, ketika BP masih dalam bayang-bayang pemerintahan kolonial, novel-novel yang diterbitkan BP jarang, bahkan tidak banyak, yang mengulas tentang politik. Kalau ada masalah politik, itu hanya diceritakan dalam dua novel saja, yaitu Cinta Tanah Air-nya Nur Sutan Iskandar (1944) dan Palawija-nya Karim Halim (1944).
Akan tetapi analisis kontemporer menyebutkan, novel-novel yang seakan memprotagoniskan penjajah itu ternyata juga berwatak subversif. Cuma sayang, kata-kata subversif yang tersirat dalam novel tak terbaca masyarakat, atau tak terendus. Berbeda dengan tradisi sastra non-BP yang kontras menghadapi tirani. Dengan pencipta yang rata-rata golongan kiri, dengan bahasa yang berapi-api (tersurat); menghasut untuk memberontak dan reaksioner. Novel-novel seperti ini bukan pula novel yang diklaim masuk jajaran anakronis (menyalahi zaman). Mungkin karena mewarisi karakter yang sebenarnya dari jati diri bangsa saat itu (rindu kebebasan dan lelah dieksploitasi). Sastra non-BP tak jarang juga lebih bisa menampilkan hal-hal yang menarik, dekat dengan kehidupan sehari-hari dan tema-tema yang diangkat pun dapat mewakili realitas yang ada (mengambil peristiwa-peristiwa nyata yang populer), meskipun kurang mempertimbangkan dampak moral maupun politisnya. Toh, kendati tetap disebut bacaan liar atau roman picisan (panglipur wuyung), nyatanya sastra non-BP dalam masyarakat pribumi kala itu, tetap lebih dominan dibanding sastra tradisi BP. Pertanyaannya, jika permulaan sastra Indonesia modern misalnya, dipatok dari tradisi BP atau angkatan Pujangga Baru, cukup mewakilikah karya-karya mereka terhadap penderitaan rakyat di masa penjajahan itu?
Walhasil, dengan menengok dan menimbang kembali sejarah sastra Indonesia, adalah sebuah usaha mendefinisikan ulang secara riil kesusastraan dan kebudayaan Indonesia secara terus-menerus. Kapan sastra Indonesia modern ada dan mengada, semua berawal dari membaca dan menyingkap sisi lain dari sastra Indonesia itu sendiri. Hal ini juga merupakan sebuah perjuangan untuk menempatkan kembali bahasa nasional sebagai wahana menyatukan ke-bhinekaan Nusantara. Dengan begitu, kita diharapkan mampu memperjuangkan kembali cita-cita negara Indonesia; tumbuhnya kesadaran historis dan tetap bersikap kritis terhadap kemungkinan adanya rekonstruksi historisitas yang bisa jadi hanya fiktif. (*)
*) Pembaca sastra, mahasiswa S-2 UIN Malang.
http://www.jawapos.com/
Betapa kelam yang mengendap dalam labirin peristiwa, kerap melahirkan momentum yang senantiasa ingin dikenang oleh generasi masa kini. Kendati, untuk sungguh-sungguh mencecap pesan sebuah zaman atas sajian ciptaannya, tidaklah mudah. Paling tidak, kita harus rela menghanyutkan diri pada dalamnya senarai ragam peristiwa yang diguratkan oleh sebuah takdir. Tentu juga atas segala hal yang menggumpal dalam pernik tragedi. Membaca dan menapaktilasi sejarah sastra Indonesia di awal pertumbuhannya (dengan embel-embel modern) adalah membaui haru-biru aroma itu. Mereka (para seniman-sastrawan tempo dulu), bagi kita setidaknya, bukan menggores percik hampa atau sebatas merajut frase luka. Tapi juga menelorkan sebuah formula.
Dus, saatnya kita mengurai fragmen-fragmen yang terendap dalam periskop sejarah, meskipun melalui kolofon momen historis. Tentu bukan saja berniat menyaring debu timpangnya, melainkan juga untuk mengelaborasi zaman; menyembulkan seribu kejernihan yang menyembunyi. Bertolak dari keadaan itu, menurut Gandhi misalnya, berkaca pada pengalaman India yang koloni Inggris, pada awalnya melalui teks kaum kolonialis mengontrol bangsa, lalu menghegemoni negara. Namun melalui teks pula masyarakat negeri ini berekspresi dan menemukan ruang reaksi yang paling tajam. Mereka menelanjangi selubung kepentingan kapitalisme beserta ideologinya dengan senjata teks, meskipun persenjataan fisik (alutsista) juga punya peran penting.
Dalam perjalanannya yang cukup panjang, sastra Indonesia telah menampilkan ihwalnya masing-masing. Beragam misi diemban kumpulan manusia penatah kata itu. Ada yang murni menghamba kebenaran, namun tak sedikit pula (?) yang hanya mengabdi ketentraman pseudo. Dalam sejarahnya, kita lalu mengenal tradisi sastra Balai Pustaka (BP), yang bahkan tradisi ini dijadikan pijakan lahirnya sastra Indonesia modern. Meskipun di masa yang bersamaan, hidup pula beratus tradisi yang entah itu dengan sebutan apa. Mungkin karena seringnya absen diperbincangkan dalam konstelasi sejarah sastra, yang membuatnya lenyap –dan masalah sebutan, kala itu memang tak terlalu dipentingsoalkan. Tradisi ini banyak digeluti para seniman-sastrawan, terutama penulis partikelir di Nusantara. Mereka inilah yang pada zaman kolonial sering kena cemooh rezim penguasa dengan buah karya ”bacaan liar” dan stigma sastra genre ”roman picisan”. Para sastrawan dan peneliti sekarang lebih familiar dengan menyebutnya sebagai tradisi sastra non-Balai Pustaka (non-BP).
Bila kita mengenal akrab novel-novel yang kala itu menjadi ikon penerbit BP, semisal Azab dan Sengsara (1920) karya Merari Siregar, Siti Nurbaya (1922) karya Marah Rusli, Di Bawah Lindungan Ka’bah (1938) dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1939) karya HAMKA, Tak Putus Dirundung Malang (1929) dan Layar Terkembang (1936) karya Sutan Takdir Alisjahbana (STA), Katak Hendak Jadi Lembu (1935) karya Nur Sutan Iskandar dan masih banyak lagi, seharusnya kita juga perlu mengakrabi berbagai wajah novel sezamannya. Karena sebelum tradisi BP digulirkan, tradisi di luar itu juga berkembang.
Sejarah telah mencatat –kendati pasang surut– munculnya ratusan penulis dan penerbit partikelir (mungkin juga ribuan) dari kalangan pribumi. Karya-karya mereka masih menggunakan bahasa Melayu rendahan/pasaran. Dan inilah satu pembeda yang mencolok dari verbalisasi sastra ala BP (novel-novel tradisi BP menggunakan bahasa Melayu tinggi/standar). Tulisan mereka hadir seakan menelusup dan mengurai sendiri apa yang disembunyikan rezim yang menunggang sejarah (borok kolonialis). Tak ayal, kala itu, tiap papan yang tergores oleh karya mereka, kerap menebarkan ritme resistensi. Mungkin nama negatif yang lekat selama ini, karena watak subversifnya. Pengarangnya kebanyakan orang-orang kiri, karena gerak yang dengan terang-terangan mengikhtiarkan perlawanan atas hegemoni pusat (kuasa kolonial). Hingga pemerintah Belanda mengecapnya sebagai ”bacaan liar”. Riwayat pengarangnya seperti H. Moekti dengan Hikajat Siti Mariah (1910); Tirto Adhi Soerjo dengan Boesono (1910) dan Nyai Permana (1912); Mas Marco Kartodikromo dengan Studen Hidjo (1918), Sjair Rempah-rempah (1919), Mata Gelap (1919) dan Rasa Merdika (1924); Semaoen dengan Hikajat Kadiroen (1920) dan ratusan riwayat pengarang yang lain.
Membiaknya bacaan liar ini disikapi pemerintah kolonial dengan phobia yang sedemikian rupa. Serasa kekuatan subversif inlander (dalam karya sastra) mampu mengguncang keangkuhan penghuni negeri rendah itu. Kolonialis masih menyimpan kepercayaan tinggi akan kedahsyatan ekses kata-kata yang (mungkin) tertuang, terselip atau sengaja dijepitkan penulis yang rata-rata kiri itu. Pendek kata, kekuatan artikulasi sekelompok inteligen (baca: intelektual) itu diyakini Belanda sebagai anasir perlawanan. Karena itulah, dengan semena-mena dan tindakan represif, kolonialis berusaha menyumbat suplai bacaan untuk rakyat; dengan membredel, menyegel puluhan mungkin juga ratusan penerbit swasta, bahkan memenjarakan si pengarang. Akan tetapi, sebagai inteligen, yang telah sengaja berniat menggariskan diri pada fungsinya: penyuara nurani rakyat, para pengarang itu tak pernah gentar melawan. Dan nasionalismelah, sejatinya umpan pembiakan ”roman picisan” di era kolonial itu. Rasa nasionalisme bumi putra yang tinggi menjadi sebab (men)dasar meletupnya produksi sastra ini.
Meskipun dikecam sebagai bacaan liar, kata subversif tentu tak selamanya bernada melawan secara negatif. Bahkan kalau ditelisik ke masa lalu, gerakan subversif sastra justru bermuatan sebaliknya (wujud riil heroisme yang tinggi). Maka, tak aneh bila karya sastra yang dilahirkan pengarang-pengarang pribumi itu dulunya merupakan karya sastra yang paling diburu masyarakat. Baik penikmat sastra murni maupun bukan.
Tradisi BP yang nota bene sebagai penerbit tunggal (baca: resmi) bagi pemerintah jajahan, tidak banyak diminati. Karena tradisi sastra BP diopinikan sebagai anak kandung kolonialis. Dengan begitu, tentu dianggap berafiliasi ke pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun di lain tempat, tradisi sastra di luar itu –sastra oposan, roman picisan (non-BP)– dianggap pemerintah sebagai anak jadah yang kelahirannya sangat tidak diharapkan. Dan, termasuk dalam tradisi ini adalah karya sastra yang produsennya orang-orang peranakan Eropa/indo (keturunan dari hasil perkawinan pribumi dan Eropa), dan peranakan Tionghoa.
Tradisi sastra peranakan Eropa yang pengarangnya menaruh hati pada penderitaan inlander itu semisal Max Havelaar oleh Multatuli –nama samaran Eduard Douwess Dekker, yang jamak kita ketahui punya kecenderungan menentang praktik kolonialis dan superioritas warga Eropa di tanah Hindia. Iwan Simatupang pada satu kesempatan pernah menyebut mereka ini sebagai ”Paradoks dari Kolonialisme”. Karena sang kolonial sendirilah yang pada hakikatnya menanamkan benih-benih pembangkangan terhadap kolonialisme. Contoh lain adalah Rubber (1931) karya Madelon Hermine Szekely-Lulofs. Novel ini cukup banyak peminatnya dari kalangan pribumi. Bahkan oleh pemerintah Hindia, pengarangnya dianggap pengkhianat, seperti halnya Max Havelaar yang reaksioner. Sampai-sampai M.H. Szekely-Lulofs dijuluki ”Multatuli Perempuan”. Kemudian, Drama Di Boven Digoel karya Hoay (peranakan Tionghoa), di mana Rieger (1989) menganggapnya sebagai karya monumental yang hanya dapat disejajarkan dengan roman-roman ”Pulau Buru”-nya Pramoedya Ananta Toer.
Lantas apakah benar seperti yang diyakini para pengamat sastra saat ini, terutama para pemerhati sastra poskolonial, bahwa pendirian sebuah kantor dan penerbitan kala itu yang bernama Kantoor Voor de Volkslectuur/Kantor Bacaan Rakyat (1917) yang merupakan pergantian dari Commisie Voor de Inlandsche School en Volkslectuur (1908), hanya sebuah usaha tandingan mematikan kreativitas bumi putra dengan karya picisannya yang reaksioner? Juga hanya sebatas jalan melapangkan politik etis (balas budi) picik Belanda; dalam hal ini misi edukasi yang merupakan salah satu peranti bagi pembenahan tragedi kemanusiaan Cultuur Stelsel (tanam paksa).
Apalagi, juga tercium desas-desus, berdirinya BP pada mulanya sengaja diniatkan untuk menyumbat aliran bacaan liar yang kian deras, yang membuat gerah pemerintahan Belanda. Indikasi dari adanya dugaan tersebut, bisa dilihat dari karya-karya terbitan BP pra-kemerdekaan yang menokohkan bangsa penjajah sebagai protagonis; begitu pula mengelu-elukan tokoh-tokoh inlander yang mendukung bangsa penjajah. Aura ini bisa kita rasakan pada novel Siti Nurbaya (1922), Salah Asuhan (1928), dan semacamnya. Kendati karya-karya BP tidak jamak berwatak demikian. Dalam artian, tidak semua karya BP mendukung status quo penjajah. Sebaliknya, karya-karya yang diterbitkan para penerbit partikelir (swasta) menampilkan sosok bumi putra sebagai tokoh-tokoh antagonis yang terstigma jahat, licik, penjilat, dan picik.
Sutan Takdir Alisyahbana (STA) dalam suatu pernyataanya –setelah sekian tahun bekerja di kantor yang nota bene milik pemerintah kolonial itu– mengamini hal ini. Sebelum kemerdekaan, ketika BP masih dalam bayang-bayang pemerintahan kolonial, novel-novel yang diterbitkan BP jarang, bahkan tidak banyak, yang mengulas tentang politik. Kalau ada masalah politik, itu hanya diceritakan dalam dua novel saja, yaitu Cinta Tanah Air-nya Nur Sutan Iskandar (1944) dan Palawija-nya Karim Halim (1944).
Akan tetapi analisis kontemporer menyebutkan, novel-novel yang seakan memprotagoniskan penjajah itu ternyata juga berwatak subversif. Cuma sayang, kata-kata subversif yang tersirat dalam novel tak terbaca masyarakat, atau tak terendus. Berbeda dengan tradisi sastra non-BP yang kontras menghadapi tirani. Dengan pencipta yang rata-rata golongan kiri, dengan bahasa yang berapi-api (tersurat); menghasut untuk memberontak dan reaksioner. Novel-novel seperti ini bukan pula novel yang diklaim masuk jajaran anakronis (menyalahi zaman). Mungkin karena mewarisi karakter yang sebenarnya dari jati diri bangsa saat itu (rindu kebebasan dan lelah dieksploitasi). Sastra non-BP tak jarang juga lebih bisa menampilkan hal-hal yang menarik, dekat dengan kehidupan sehari-hari dan tema-tema yang diangkat pun dapat mewakili realitas yang ada (mengambil peristiwa-peristiwa nyata yang populer), meskipun kurang mempertimbangkan dampak moral maupun politisnya. Toh, kendati tetap disebut bacaan liar atau roman picisan (panglipur wuyung), nyatanya sastra non-BP dalam masyarakat pribumi kala itu, tetap lebih dominan dibanding sastra tradisi BP. Pertanyaannya, jika permulaan sastra Indonesia modern misalnya, dipatok dari tradisi BP atau angkatan Pujangga Baru, cukup mewakilikah karya-karya mereka terhadap penderitaan rakyat di masa penjajahan itu?
Walhasil, dengan menengok dan menimbang kembali sejarah sastra Indonesia, adalah sebuah usaha mendefinisikan ulang secara riil kesusastraan dan kebudayaan Indonesia secara terus-menerus. Kapan sastra Indonesia modern ada dan mengada, semua berawal dari membaca dan menyingkap sisi lain dari sastra Indonesia itu sendiri. Hal ini juga merupakan sebuah perjuangan untuk menempatkan kembali bahasa nasional sebagai wahana menyatukan ke-bhinekaan Nusantara. Dengan begitu, kita diharapkan mampu memperjuangkan kembali cita-cita negara Indonesia; tumbuhnya kesadaran historis dan tetap bersikap kritis terhadap kemungkinan adanya rekonstruksi historisitas yang bisa jadi hanya fiktif. (*)
*) Pembaca sastra, mahasiswa S-2 UIN Malang.
26/12/08
Mahasiswa, Demonstran Seksi
Misbahus Surur
http://indonimut.blogspot.com/
Tonggak sejarah berdirinya republik ini tak bisa dilepaskan begitu saja dari peran mahasiswa di dalamnya. Perlawanan terhadap kolonialisme setelah tahun 1900-an banyak dipelopori oleh gerakan kaum muda (baca: mahasiswa). Lahirnya Boedi Oetomo (1908), sebagai pelopor perjuangan bangsa ini dalam melawan kolonialisme juga di dominasi oleh kaum muda. Boedi Oetomo menjadi tempat persemaian bibit-bibit pergerakan nasional. Dengan watak perjuangan yang terorganisir kaum muda ingin meninggalkan model perjuangan lama, yakni sebelum tahun 1900 yang masih bersifat kedaerahan. Semenjak diterapkannya sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) yang menyebabkan penindasan dan eksploitasi kekayaan negeri ini, gelagat perjuangan kaum muda mulai berkobar.
Di Indonesia, gerakan mahasiswa lahir atas kondisi historis untuk menjawab kondisi penindasan bangsa tersebut. Akar gerakan kaum muda mempunyai orientasi yang cukup panjang. Dimulai sejak depresi ekonomi tahun 1878 yang menyebabkan munculnya kebijakan Cultuur Stelsel hingga lahirnya penentangan terhadap kebijakan tersebut dari Social Democratische Arbeider Partij (SDAP) yang kemudian melahirkan kebijakan baru, ”Politik Etis” tahun 1895 (hlm. 76-77).
Dalam menentang kebijakan penguasa yang tak memihak rakyat, mahasiswa punya sejumlah nostalgia sejarah yang kisahnya tak bisa dilupakan begitu saja. Perjuangan tersebut bisa direkam lewat beberapa insiden antara lain; peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) tahun 1974, sebuah protes dan penentangan mahasiswa atas kebijakan pemerintah terhadap pemodal/ investor asing (Jepang & Amerika) yang dinilai merugikan bangsa. Kemudian tragedi Trisakti 1998 hingga Semanggi I & Semanggi II. Seluruh tragedi tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan mahasiswa atas kebijakan pemerintah yang cenderung tidak memihak rakyat. Walau harus mengorbankan nyawa, nyatanya mahasiswa selalu menjadi yang terdepan dalam menentang kebijakan & represi negara.
Namun apa yang terjadi sungguh menjadi suatu ironi. Gaya hidup mahasiswa sekarang banyak terperosok ke arah prinsip hidup hedonisme yang kalau boleh dibilang, justru menjerumuskan diri mereka pada jurang kapitalisme. Dalam budaya kapitalisme, tubuh direduksi sebagi komoditas yang terus dieksploitasi. Semua itu dengan tujuan bagaimana bisa menarik dan menciptakan massa supaya hanya bisa beli dan beli. Akhirnya semuanya digiring pada obsesi yang sulit untuk dipenuhi. Karena pada dasarnya libido manusia memang tidak akan pernah mengalami rasa puas.
Sifat acuh terhadap realitas sosial, pergaulan yang serba permisif dan gaya hidup glamour yang mengikuti trend masa kini membuat mahasiswa menjadi apatis, menggadaikan idealisme demi kesenangan & hasrat untuk melampiaskannya. Maka lakon yang dibawakan hanya sebatas berburu lawan jenis, pacaran dan seterusnya. Begitu pula sistem pendidikan di sekolah maupun di kampus dinilai tidaklah mendidik, tetapi malah menjauhkan pelajar & mahasiswa dari permasalahan sosial dan membuat mereka menjadi produk-produk statis dan tidak punya integritas sosial.
Mahasiswa dengan kungkungan sistem pendidikan kapitalis seperti sekarang, aktivitas mereka cenderung ke arah mencari kesenangan & foya-foya dari pada menekuni teori yang mengantarkan pada penemuan yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, atau menggagas perubahan menuju tatanan sosial yang lebih adil & memihak rakyat. Di era kapitalisme yang menyelimuti mereka, mahasiswa seharusnya bangun dari mimpi buruk ini dan menengok sejarah guna mengambil sebuah pelajaran berharga.
Dalam konteks kekinian gerakan mahasiswa semestinya diarahkan pada proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Karena di samping sebagai insan akademik, mahasiswa juga menjadi motor utama dalam mengawal setiap perubahan yang terjadi di negeri ini. Dengan memikul tugas besar sebagai pengontrol kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat. Baik melalui kritik sosial semisal aksi demonstrasi maupun dalam ranah pemikiran. Dalam pemikiran mereka bisa meningkatkan kapasitas dirinya dengan kegiatan intelektual yang kreatif dan produktif. Apalagi saat ini, di tengah keadaan negeri yang dipenuhi oleh beragam bencana tanah longsor dan banjir yang tak berputus-putus, sangat diharapkan sekali peran mahasiswa. Tugas besar inilah yang mengilhami Nurani Soyomukti menulis buku ini.
Ketika gerakan & tuntutan rakyat ditumpulkan oleh penguasa, dan wakil rakyat yang seharusnya membela hak rakyat ternyata hanya bisa duduk dikursi empuk dan enak-enakan tidur ketika sedang diajak membicarakan masalah rakyat (tidak dapat berbuat banyak untuk rakyat), maka mahasiswalah yang selalu tampil sebagai penyambung lidah rakyat.
Buku ini ditulis bukan karena hajatan untuk merayakan pornografi layaknya ”Jakarta Undercover” dan sejenisnya, juga bukan dengan niat menghakimi mahasiswa sebagai pelaku secara hitam putih, justru sebaliknya adanya buku ini mengajak mereka sadar dan kritis terhadap kuasa kapitalisme yang terus menghimpit kehidupan mereka sehari-hari. Buku ini meletakkan mahasiswa sebagai obyek (korban) kapitalisme dan hedonisme. Dalam industri budaya kapitalisme kontemporer memang secara besar-besaran mahasiswa menjadi korban empuknya. Dan ironis, mahasiswa tidak cepat-cepat menyadarinya.
Untuk itu, sebagai seorang anak muda yang punya keprihatinan tinggi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, penulis buku ini bermaksud mengingatkan kembali peran penting mahasiswa di tengah masyarakatnya. Mahasiswa perlu menyadari akan jati diri mereka, bukan terlalu muluk adalah sebagai pelaku sejarah sekaligus sebagai subjek perubahan (agent of change). Mahasiswa harus kembali ke hakikatnya sebagai manusia normal. Mahasiswa bukan benda yang statis dan tidak pula mengutamakan pemuasan hasrat libido seksual layaknya binatang. Jika kita memandang sekitar kita dan segalanya sesuatu terjadi secara alami dan mengalir seperti biasa, maka sejatinya daya kritis mahasiswa telah mati.
Hadirnya buku ini juga sekaligus akan melengkapi sederet buku-buku yang memfokuskan pada hal yang sama. Diantaranya, ”Bangsa Yang Belum selesai: Indonesia Sebelum dan Setelah Orde Baru” karya jurnalis peneliti Australia, Max Lane dan ”Penakluk Rezim Orde Baru; Gerakan Mahasiswa ’98” yang diedit oleh Muridan S. Widjojo. Sekilas pertama melihat buku ini, saya mengira adalah sebuah novel remaja, karena tampilan cover yang menurut saya tidak terlalu cocok untuk buku yang mengetengahkan serial mahasiswa. Terlepas dari itu, di tengah zaman yang serba pragmatis ini, jika berfikir kritis, bertindak produktif dan bijaksana jarang mereka lakukan, maka hakikat mahasiswa akan terus menjadi paradoks. Atau mahasiswa memang perlu, meminjam istilah Nurani, ”menerapi diri sendiri” untuk mengembalikan kenormalan ini. Jawabannya akan kita temukan di sekujur buku ini.
Judul Buku: Dari Demonstrasi Hingga Seks Bebas; Mahasiswa di Era Kapitalisme dan Hedonisme
Penulis: Nurani Soyomukti
Penerbit: Garasi, Jogjakarta
Cetakan : I, Januari 2008
Tebal : 182 Halaman
http://indonimut.blogspot.com/
Tonggak sejarah berdirinya republik ini tak bisa dilepaskan begitu saja dari peran mahasiswa di dalamnya. Perlawanan terhadap kolonialisme setelah tahun 1900-an banyak dipelopori oleh gerakan kaum muda (baca: mahasiswa). Lahirnya Boedi Oetomo (1908), sebagai pelopor perjuangan bangsa ini dalam melawan kolonialisme juga di dominasi oleh kaum muda. Boedi Oetomo menjadi tempat persemaian bibit-bibit pergerakan nasional. Dengan watak perjuangan yang terorganisir kaum muda ingin meninggalkan model perjuangan lama, yakni sebelum tahun 1900 yang masih bersifat kedaerahan. Semenjak diterapkannya sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) yang menyebabkan penindasan dan eksploitasi kekayaan negeri ini, gelagat perjuangan kaum muda mulai berkobar.
Di Indonesia, gerakan mahasiswa lahir atas kondisi historis untuk menjawab kondisi penindasan bangsa tersebut. Akar gerakan kaum muda mempunyai orientasi yang cukup panjang. Dimulai sejak depresi ekonomi tahun 1878 yang menyebabkan munculnya kebijakan Cultuur Stelsel hingga lahirnya penentangan terhadap kebijakan tersebut dari Social Democratische Arbeider Partij (SDAP) yang kemudian melahirkan kebijakan baru, ”Politik Etis” tahun 1895 (hlm. 76-77).
Dalam menentang kebijakan penguasa yang tak memihak rakyat, mahasiswa punya sejumlah nostalgia sejarah yang kisahnya tak bisa dilupakan begitu saja. Perjuangan tersebut bisa direkam lewat beberapa insiden antara lain; peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) tahun 1974, sebuah protes dan penentangan mahasiswa atas kebijakan pemerintah terhadap pemodal/ investor asing (Jepang & Amerika) yang dinilai merugikan bangsa. Kemudian tragedi Trisakti 1998 hingga Semanggi I & Semanggi II. Seluruh tragedi tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan mahasiswa atas kebijakan pemerintah yang cenderung tidak memihak rakyat. Walau harus mengorbankan nyawa, nyatanya mahasiswa selalu menjadi yang terdepan dalam menentang kebijakan & represi negara.
Namun apa yang terjadi sungguh menjadi suatu ironi. Gaya hidup mahasiswa sekarang banyak terperosok ke arah prinsip hidup hedonisme yang kalau boleh dibilang, justru menjerumuskan diri mereka pada jurang kapitalisme. Dalam budaya kapitalisme, tubuh direduksi sebagi komoditas yang terus dieksploitasi. Semua itu dengan tujuan bagaimana bisa menarik dan menciptakan massa supaya hanya bisa beli dan beli. Akhirnya semuanya digiring pada obsesi yang sulit untuk dipenuhi. Karena pada dasarnya libido manusia memang tidak akan pernah mengalami rasa puas.
Sifat acuh terhadap realitas sosial, pergaulan yang serba permisif dan gaya hidup glamour yang mengikuti trend masa kini membuat mahasiswa menjadi apatis, menggadaikan idealisme demi kesenangan & hasrat untuk melampiaskannya. Maka lakon yang dibawakan hanya sebatas berburu lawan jenis, pacaran dan seterusnya. Begitu pula sistem pendidikan di sekolah maupun di kampus dinilai tidaklah mendidik, tetapi malah menjauhkan pelajar & mahasiswa dari permasalahan sosial dan membuat mereka menjadi produk-produk statis dan tidak punya integritas sosial.
Mahasiswa dengan kungkungan sistem pendidikan kapitalis seperti sekarang, aktivitas mereka cenderung ke arah mencari kesenangan & foya-foya dari pada menekuni teori yang mengantarkan pada penemuan yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, atau menggagas perubahan menuju tatanan sosial yang lebih adil & memihak rakyat. Di era kapitalisme yang menyelimuti mereka, mahasiswa seharusnya bangun dari mimpi buruk ini dan menengok sejarah guna mengambil sebuah pelajaran berharga.
Dalam konteks kekinian gerakan mahasiswa semestinya diarahkan pada proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Karena di samping sebagai insan akademik, mahasiswa juga menjadi motor utama dalam mengawal setiap perubahan yang terjadi di negeri ini. Dengan memikul tugas besar sebagai pengontrol kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat. Baik melalui kritik sosial semisal aksi demonstrasi maupun dalam ranah pemikiran. Dalam pemikiran mereka bisa meningkatkan kapasitas dirinya dengan kegiatan intelektual yang kreatif dan produktif. Apalagi saat ini, di tengah keadaan negeri yang dipenuhi oleh beragam bencana tanah longsor dan banjir yang tak berputus-putus, sangat diharapkan sekali peran mahasiswa. Tugas besar inilah yang mengilhami Nurani Soyomukti menulis buku ini.
Ketika gerakan & tuntutan rakyat ditumpulkan oleh penguasa, dan wakil rakyat yang seharusnya membela hak rakyat ternyata hanya bisa duduk dikursi empuk dan enak-enakan tidur ketika sedang diajak membicarakan masalah rakyat (tidak dapat berbuat banyak untuk rakyat), maka mahasiswalah yang selalu tampil sebagai penyambung lidah rakyat.
Buku ini ditulis bukan karena hajatan untuk merayakan pornografi layaknya ”Jakarta Undercover” dan sejenisnya, juga bukan dengan niat menghakimi mahasiswa sebagai pelaku secara hitam putih, justru sebaliknya adanya buku ini mengajak mereka sadar dan kritis terhadap kuasa kapitalisme yang terus menghimpit kehidupan mereka sehari-hari. Buku ini meletakkan mahasiswa sebagai obyek (korban) kapitalisme dan hedonisme. Dalam industri budaya kapitalisme kontemporer memang secara besar-besaran mahasiswa menjadi korban empuknya. Dan ironis, mahasiswa tidak cepat-cepat menyadarinya.
Untuk itu, sebagai seorang anak muda yang punya keprihatinan tinggi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, penulis buku ini bermaksud mengingatkan kembali peran penting mahasiswa di tengah masyarakatnya. Mahasiswa perlu menyadari akan jati diri mereka, bukan terlalu muluk adalah sebagai pelaku sejarah sekaligus sebagai subjek perubahan (agent of change). Mahasiswa harus kembali ke hakikatnya sebagai manusia normal. Mahasiswa bukan benda yang statis dan tidak pula mengutamakan pemuasan hasrat libido seksual layaknya binatang. Jika kita memandang sekitar kita dan segalanya sesuatu terjadi secara alami dan mengalir seperti biasa, maka sejatinya daya kritis mahasiswa telah mati.
Hadirnya buku ini juga sekaligus akan melengkapi sederet buku-buku yang memfokuskan pada hal yang sama. Diantaranya, ”Bangsa Yang Belum selesai: Indonesia Sebelum dan Setelah Orde Baru” karya jurnalis peneliti Australia, Max Lane dan ”Penakluk Rezim Orde Baru; Gerakan Mahasiswa ’98” yang diedit oleh Muridan S. Widjojo. Sekilas pertama melihat buku ini, saya mengira adalah sebuah novel remaja, karena tampilan cover yang menurut saya tidak terlalu cocok untuk buku yang mengetengahkan serial mahasiswa. Terlepas dari itu, di tengah zaman yang serba pragmatis ini, jika berfikir kritis, bertindak produktif dan bijaksana jarang mereka lakukan, maka hakikat mahasiswa akan terus menjadi paradoks. Atau mahasiswa memang perlu, meminjam istilah Nurani, ”menerapi diri sendiri” untuk mengembalikan kenormalan ini. Jawabannya akan kita temukan di sekujur buku ini.
Judul Buku: Dari Demonstrasi Hingga Seks Bebas; Mahasiswa di Era Kapitalisme dan Hedonisme
Penulis: Nurani Soyomukti
Penerbit: Garasi, Jogjakarta
Cetakan : I, Januari 2008
Tebal : 182 Halaman
Langganan:
Postingan (Atom)