Menghantar Mas Guru Iman Budhi Santosa #3
Tampilkan postingan dengan label Aprinus Salam. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aprinus Salam. Tampilkan semua postingan
02/08/20
DIBUTUHKAN SUKARELAWAN CINTA
Aprinus Salam *
Apa yang paling kita butuhkan dalam setiap proses-proses politik, katakanlah politik pemilu. Seperti dapat kita saksikan bersama, politik pemilu secara relatif menjadi wacana dan praktik sentral politik di Indonesia. Berdasarkan perhitungan kasar (di atas kertas), maka mulai dari pemilihan kades, bupati, gubernur, legislatif (DPRD dan DPR), dan presiden, maka alangkah banyaknya pemilu. Ini mengingat di Indonesia ada sekitar ribuan kades, lebih dari 460 kabupaten, dan 33 propinsi.
Apa yang paling kita butuhkan dalam setiap proses-proses politik, katakanlah politik pemilu. Seperti dapat kita saksikan bersama, politik pemilu secara relatif menjadi wacana dan praktik sentral politik di Indonesia. Berdasarkan perhitungan kasar (di atas kertas), maka mulai dari pemilihan kades, bupati, gubernur, legislatif (DPRD dan DPR), dan presiden, maka alangkah banyaknya pemilu. Ini mengingat di Indonesia ada sekitar ribuan kades, lebih dari 460 kabupaten, dan 33 propinsi.
25/11/11
Teror(isme) Negara dalam Novel Indonesia
Aprinus Salam
http://www.jawapos.co.id/
TERORISME kini menjadi salah satu ancaman besar bagi kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Beberapa peristiwa teror bom yang menikam jantung Indonesia sejak bom Bali menjadikan agenda Detasemen 88 Mabes Polri sebagai perhatian penting pemerintah, media, dan tentu saja masyarakat.
Teror yang dipahami Indonesia seiring dengan peristiwa tadi terfokus pada segala yang berkaitan dengan Islam dan kelompok-kelompok militan garis kerasnya. Teror itu disebut sebagai ideological terrorism, yakni terorisme yang mendasarkan aksinya pada prinsip-prinsip ideologi. Biasanya teror tersebut diikuti pula dengan keinginan untuk memisahkan diri (gerakan separatis), mengacaukan ketertiban masyarakat, atau membangun pemerintahan sendiri. Teror itu disebut nationalistic terrorism. Kedua jenis teror tersebut menjadi pusat perhatian dan menutupi kemungkinan teror-teror lain yang muncul dan menjalankan aksinya dengan ”tenang dan damai”.
Teror-teror lain yang terabaikan sangat banyak dan yang paling tidak kentara tetapi sangat merajalela adalah teror dari negara sendiri kepada masyarakatnya. Teror itu bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak. Tidak langsung dimaksudkan untuk mengategorikan tindakan negara dalam mendukung aksi terorisme kelompok tertentu. Sayang sekali, seringkali aksi teror yang dilakukan negara tidak disebut teror. Tindakan itu dianggap sebagai tindakan yang dimaksud untuk menjamin ketaatan rakyat.
Teror negara bisa berbentuk kebijakan-kebijakan, peraturan, dan keputusan yang berkaitan dengan segala macam aspek kehidupan rakyatnya; pengabaian negara terhadap tindak-tindak pelanggaran hukum ataupun kriminal dari pihak-pihak tertentu; pengendalian wacana secara sepihak; monopoli ekonomi oleh pemilik kapital yang bekerja sama dengan negara; dan jenis teror-teror yang lebih konkret seperti kekerasan dari aparat negara seperti militer dan polisi, mafia kasus oleh aparat hukum, dan korupsi pejabat pemerintahan.
Teror seperti itu tidak disadari sebagai sebuah teror. Memang, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kondisi itu kerap menjadi pembicaraan luas di masyarakat, tetapi tidak cukup dipahami bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap berbagai ketimpangan tersebut. Kenyataannya, negara dalam beberapa hal justru memanfaatkan situasi itu. Masyarakat tidak menemukan benang penghubung yang jelas antara tindak teror di satu ujung dan keberadaan negara di ujung lain. Kerugian dan keresahan sebagai ekses peristiwa-peristiwa tersebut dan ketidaktahuan rakyat bisa dianggap sebagai keberhasilan negara dalam ”meneror” demi kekuasaan.
***
Situasi itu dengan gamblang justru ditelanjangi beberapa novel Indonesia, terutama yang terbit pada masa reformasi dan sesudahnya. Pada masa itu, terjadi perubahan besar dalam hampir seluruh sistem kenegaraan dan pemerintahan, yang juga menjadi perubahan bagi kehidupan masyarakat yang selama ini diatur olehnya. Ketika perilaku represif pemerintah (militer) melemah, bahkan diupayakan untuk hilang sama sekali (khususnya dalam dunia kesusastraan), karya sastra menemukan fungsi hakikinya kembali. Karya sastra bebas menyuarakan apa pun. Berbagai wacana, baik yang bertentangan maupun saling mendukung, hadir dalam karya sastra. Demikian pula wacana teror negara.
Dalam novel Saman (1998) dan Larung (2001) karya Ayu Utami, wacana teror begitu mendominasi. Teror datang dari siapa saja dan dengan maksud yang berbeda-beda. Akan tetapi, sasaran teror mereka selalu rakyat kebanyakan. Teror datang dari militer yang mewakili negara, perusahaan-perusahaan besar, pejabat-pejabat dan institusinya, praktik korupsi, perselingkuhan, perzinahan, dan dalam bentuk penculikan, pembakaran, pemfitnahan, penghasutan, bahkan pembunuhan.
Teror dalam novel ini tidak terpusat pada satu pihak, walaupun secara tersirat ada semacam keberpihakan penulis kepada rakyat kecil dan menyudutkan negara serta para pemilik modal. Jadi, samar-samar, di antara sekian banyak teror yang diwacanakan, teror dari negara kepada rakyatnya (state terrorism) tampak lebih dominan. Kekejaman militer mewakili kekejaman negara, pembakaran desa oleh pengusaha adalah atas izin dan kerja sama dengan negara, praktik korupsi dan pemfitnahan dilakukan pejabat-pejabat negara, dan negara juga bertanggung jawab terhadap pembunuhan-pembunuhan aktivis.
Begitu pula dalam novel Epigram (2006) karya Jamal. Melalui militer, negara mengatur nyaris total kehidupan pendidikan di Indonesia. Mereka berkoordinasi dengan petinggi-petinggi pendidikan untuk membuat kurikulum, menciptakan peraturan-peraturan di kampus, menangkap aktivis diam-diam, dan mekanisme itu membuat banyak aktivis terdeportasi ke luar negeri dan sulit kembali ke Indonesia. Itu merupakan salah satu teror negara paling nyata dalam dunia pendidikan.
Teror juga bisa berbentuk ketidakadilan perlakuan terhadap rakyat di Indonesia. Novel seperti Laskar Pelangi secara tersirat namun dominan memaparkan ketimpangan sosial yang terjadi antara orang-orang pribumi dan pendatang yang menguasai kapital. Perbedaan itu tampak dalam banyak aspek, seperti sosial, ekonomi, dan pendidikan.
Dengan tidak memberikan solusi apa pun bahkan seperti tidak menyadari kondisi itu, negara telah mendukung kapitalis-kapitalis merongrong dan mengeruk apa-apa yang mungkin bukan hak mereka. Dengan mendukung perampokan tersebut, negara telah meneror rakyatnya sendiri. Ketidakadilan sebagai teror negara juga tampak dalam novel-novel yang kental nuansa etnis seperti novel-novel Remy Sylado, yang mengangkat dan memperjuangkan banyak hak etnis Tionghoa di Indonesia.
Apa yang dipaparkan dalam beberapa contoh novel di atas mewakili gejala di beberapa novel lain yang terbit dalam kurun waktu bersamaan. Wacana teror yang diangkat lebih bervariasi dan lebih dekat dengan realitas dalam masyarakat Indonesia. Realitas yang tidak terwacanakan secara sempurna dalam media-media lain ataupun wacana-wacana formal dari negara.
Hal itu disebabkan hegemoni negara begitu kuat, termasuk dalam mewacanakan apa itu teror. Kemudian, kondisi tersebut didukung aksi teror dari gerakan radikal dan separatis yang mungkin terlebih dahulu kecewa dan dirugikan teror-teror negara terhadap mereka. Jadi, pengertian teror kemudian dilokalisasikan hanya untuk menyebut tindakan gerakan itu. Perhatian masyarakat dipusatkan kepada mereka sehingga luput terhadap teror lain. Novel-novel mencoba mengingatnya kembali, memaparkan bahwa ada teror lain, yang subur dan terlestarikan tanpa disadari, yakni teror(isme) negara.
Akan tetapi, satu ganjalan besar masih terlihat di tengah keberhasilan dan keberagaman novel pasca-Orde Baru merepresentasikan teror, yakni novel pada pasca-Orde Baru juga masih mewacanakan teror atau negara di masa lalu (terutama negara Orde Baru). Kenyataan itu mengindikasikan kemungkinan bahwa negara pada masa sekarang masih merepresi novel-novel sehingga wacana kekinian tentang negara dan teror-terornya tidak terepresentasi dengan maksimal. Artinya, saat ini negara telah berhasil meneror sastrawan. (*)
*) Peneliti sastra dan kebudayaan UGM Jogakarta.
http://www.jawapos.co.id/
TERORISME kini menjadi salah satu ancaman besar bagi kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Beberapa peristiwa teror bom yang menikam jantung Indonesia sejak bom Bali menjadikan agenda Detasemen 88 Mabes Polri sebagai perhatian penting pemerintah, media, dan tentu saja masyarakat.
Teror yang dipahami Indonesia seiring dengan peristiwa tadi terfokus pada segala yang berkaitan dengan Islam dan kelompok-kelompok militan garis kerasnya. Teror itu disebut sebagai ideological terrorism, yakni terorisme yang mendasarkan aksinya pada prinsip-prinsip ideologi. Biasanya teror tersebut diikuti pula dengan keinginan untuk memisahkan diri (gerakan separatis), mengacaukan ketertiban masyarakat, atau membangun pemerintahan sendiri. Teror itu disebut nationalistic terrorism. Kedua jenis teror tersebut menjadi pusat perhatian dan menutupi kemungkinan teror-teror lain yang muncul dan menjalankan aksinya dengan ”tenang dan damai”.
Teror-teror lain yang terabaikan sangat banyak dan yang paling tidak kentara tetapi sangat merajalela adalah teror dari negara sendiri kepada masyarakatnya. Teror itu bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak. Tidak langsung dimaksudkan untuk mengategorikan tindakan negara dalam mendukung aksi terorisme kelompok tertentu. Sayang sekali, seringkali aksi teror yang dilakukan negara tidak disebut teror. Tindakan itu dianggap sebagai tindakan yang dimaksud untuk menjamin ketaatan rakyat.
Teror negara bisa berbentuk kebijakan-kebijakan, peraturan, dan keputusan yang berkaitan dengan segala macam aspek kehidupan rakyatnya; pengabaian negara terhadap tindak-tindak pelanggaran hukum ataupun kriminal dari pihak-pihak tertentu; pengendalian wacana secara sepihak; monopoli ekonomi oleh pemilik kapital yang bekerja sama dengan negara; dan jenis teror-teror yang lebih konkret seperti kekerasan dari aparat negara seperti militer dan polisi, mafia kasus oleh aparat hukum, dan korupsi pejabat pemerintahan.
Teror seperti itu tidak disadari sebagai sebuah teror. Memang, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kondisi itu kerap menjadi pembicaraan luas di masyarakat, tetapi tidak cukup dipahami bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap berbagai ketimpangan tersebut. Kenyataannya, negara dalam beberapa hal justru memanfaatkan situasi itu. Masyarakat tidak menemukan benang penghubung yang jelas antara tindak teror di satu ujung dan keberadaan negara di ujung lain. Kerugian dan keresahan sebagai ekses peristiwa-peristiwa tersebut dan ketidaktahuan rakyat bisa dianggap sebagai keberhasilan negara dalam ”meneror” demi kekuasaan.
***
Situasi itu dengan gamblang justru ditelanjangi beberapa novel Indonesia, terutama yang terbit pada masa reformasi dan sesudahnya. Pada masa itu, terjadi perubahan besar dalam hampir seluruh sistem kenegaraan dan pemerintahan, yang juga menjadi perubahan bagi kehidupan masyarakat yang selama ini diatur olehnya. Ketika perilaku represif pemerintah (militer) melemah, bahkan diupayakan untuk hilang sama sekali (khususnya dalam dunia kesusastraan), karya sastra menemukan fungsi hakikinya kembali. Karya sastra bebas menyuarakan apa pun. Berbagai wacana, baik yang bertentangan maupun saling mendukung, hadir dalam karya sastra. Demikian pula wacana teror negara.
Dalam novel Saman (1998) dan Larung (2001) karya Ayu Utami, wacana teror begitu mendominasi. Teror datang dari siapa saja dan dengan maksud yang berbeda-beda. Akan tetapi, sasaran teror mereka selalu rakyat kebanyakan. Teror datang dari militer yang mewakili negara, perusahaan-perusahaan besar, pejabat-pejabat dan institusinya, praktik korupsi, perselingkuhan, perzinahan, dan dalam bentuk penculikan, pembakaran, pemfitnahan, penghasutan, bahkan pembunuhan.
Teror dalam novel ini tidak terpusat pada satu pihak, walaupun secara tersirat ada semacam keberpihakan penulis kepada rakyat kecil dan menyudutkan negara serta para pemilik modal. Jadi, samar-samar, di antara sekian banyak teror yang diwacanakan, teror dari negara kepada rakyatnya (state terrorism) tampak lebih dominan. Kekejaman militer mewakili kekejaman negara, pembakaran desa oleh pengusaha adalah atas izin dan kerja sama dengan negara, praktik korupsi dan pemfitnahan dilakukan pejabat-pejabat negara, dan negara juga bertanggung jawab terhadap pembunuhan-pembunuhan aktivis.
Begitu pula dalam novel Epigram (2006) karya Jamal. Melalui militer, negara mengatur nyaris total kehidupan pendidikan di Indonesia. Mereka berkoordinasi dengan petinggi-petinggi pendidikan untuk membuat kurikulum, menciptakan peraturan-peraturan di kampus, menangkap aktivis diam-diam, dan mekanisme itu membuat banyak aktivis terdeportasi ke luar negeri dan sulit kembali ke Indonesia. Itu merupakan salah satu teror negara paling nyata dalam dunia pendidikan.
Teror juga bisa berbentuk ketidakadilan perlakuan terhadap rakyat di Indonesia. Novel seperti Laskar Pelangi secara tersirat namun dominan memaparkan ketimpangan sosial yang terjadi antara orang-orang pribumi dan pendatang yang menguasai kapital. Perbedaan itu tampak dalam banyak aspek, seperti sosial, ekonomi, dan pendidikan.
Dengan tidak memberikan solusi apa pun bahkan seperti tidak menyadari kondisi itu, negara telah mendukung kapitalis-kapitalis merongrong dan mengeruk apa-apa yang mungkin bukan hak mereka. Dengan mendukung perampokan tersebut, negara telah meneror rakyatnya sendiri. Ketidakadilan sebagai teror negara juga tampak dalam novel-novel yang kental nuansa etnis seperti novel-novel Remy Sylado, yang mengangkat dan memperjuangkan banyak hak etnis Tionghoa di Indonesia.
Apa yang dipaparkan dalam beberapa contoh novel di atas mewakili gejala di beberapa novel lain yang terbit dalam kurun waktu bersamaan. Wacana teror yang diangkat lebih bervariasi dan lebih dekat dengan realitas dalam masyarakat Indonesia. Realitas yang tidak terwacanakan secara sempurna dalam media-media lain ataupun wacana-wacana formal dari negara.
Hal itu disebabkan hegemoni negara begitu kuat, termasuk dalam mewacanakan apa itu teror. Kemudian, kondisi tersebut didukung aksi teror dari gerakan radikal dan separatis yang mungkin terlebih dahulu kecewa dan dirugikan teror-teror negara terhadap mereka. Jadi, pengertian teror kemudian dilokalisasikan hanya untuk menyebut tindakan gerakan itu. Perhatian masyarakat dipusatkan kepada mereka sehingga luput terhadap teror lain. Novel-novel mencoba mengingatnya kembali, memaparkan bahwa ada teror lain, yang subur dan terlestarikan tanpa disadari, yakni teror(isme) negara.
Akan tetapi, satu ganjalan besar masih terlihat di tengah keberhasilan dan keberagaman novel pasca-Orde Baru merepresentasikan teror, yakni novel pada pasca-Orde Baru juga masih mewacanakan teror atau negara di masa lalu (terutama negara Orde Baru). Kenyataan itu mengindikasikan kemungkinan bahwa negara pada masa sekarang masih merepresi novel-novel sehingga wacana kekinian tentang negara dan teror-terornya tidak terepresentasi dengan maksimal. Artinya, saat ini negara telah berhasil meneror sastrawan. (*)
*) Peneliti sastra dan kebudayaan UGM Jogakarta.
11/09/10
Arah Perkembangan Kritik (Kajian) Sastra
Aprinus Salam*
http://www.kr.co.id/
Beberapa kalangan menggelisahkan arah perkembangan kritik sastra. Kegelisahan tersebut antara lain disebabkan kritik sastra dianggap tidak mampu mengakomodasi perkembangan karya sastra. Kegelisahan itu juga disebabkan karena saat ini tidak ada kritikus sastra seberwibawa HB Jassin. Di samping itu, kritik sastra dianggap tidak mampu menjelaskan arah perkembangan karya sastra, yang kita tahu, akhir-akhir ini karya sastra terbit dengan cara yang cepat dan sangat beragam. Terdapat beberapa hal yang perlu diletakkan dalam porsi persoalan yang lebih pas. Pertama, apa yang sebenarnya terjadi dalam perkembangan studi-studi sastra. Kedua, mengapa kewibawaan kritik sastra model HB Jassin sekarang tidak berkembang. Ketiga, bagaimana studi sastra melihat arah perkembangan karya sastra.
Hingga tahun 1970-an, bahkan hingga tahun 1980-an, istilah dan konsep kritik sastra memang masih sangat populer. Istilah dan konsep itu dimaksudkan sebagai satu telaah yang berkaitan dengan ‘analisis-analisis intrinsik’ berkaitan dengan penjelasan struktur karya, dan kemudian diikuti semacam penghakiman tentang ‘kualitas estetis’ karya sastra bersangkutan.
Pada umumnya, teori yang cukup dominan pada waktu-waktu itu adalah teori-teori struktural, dalam berbagai versinya, sehingga mutu estetis perkembangan karya sastra dapat dilacak dan diketahui. HB Jassin, dan beberapa pengikutnya, ada dalam koridor kritik sastra ini.
Akan tetapi, kelemahan umum kritik sastra semacam itu adalah bahwa karya sastra dilepaskan dari konteks sosial masyarakatnya. Itulah sebabnya, banyak kajian sastra pada waktu itu seolah asyik dengan dirinya sendiri. Memang, mungkin kajian seperti itu berguna bagi para sastrawan dalam mengembangkan teknik-teknik penulisan karya sastra. Akan tetapi, belum tentu berguna bagi masyarakat.
Tentu HB Jassin memang kritikus sastra besar. Hal itu bukan saja karena beliau sangat tekun dan menulis banyak kritik sastra, tetapi karya sastra pada waktu HB Jassin berkiprah tidak banyak seperti sekarang. Dan lagi, HB Jassin pada waktu itu berdiri sebagai ‘pusat’ ketika proses perkembangan teknologi penerbitan tidak seperti sekarang. Hampir seluruh sastrawan Indonesia mengirimkan karya ke HB Jassin dan menunggu ‘baptis pusat’ untuk mendapatkan legitimasi kepenyairan atau kesastrawanan seseorang.
Pada tahun 1990-an, karena perkembangan teknologi dan globalisasi, juga wacana desentralisasi dan demokratisasi mulai menguat, maka ‘kegunaan pusat’ mulai diragukan dan dianggap tidak penting. Maka mulai banyak sastrawan dan penyair tidak merasa perlu mendapatkan legitimasi dari pusat, dan kritik sastra HB Jassin pun mulai tidak diperlukan. Setiap orang bisa dan dapat menerbitkan karyanya tanpa harus mendapatkan kritik model HB Jassin. Bukan saja para sastrawan dan penyair juga mulai ‘risih’ jika dihakimi tentang mutu karyanya, tetapi memang terdapat pergeseran tentang asumsi karya sastra itu sendiri.
Senyampang dalam perubahan di atas, orientasi studi sastra sudah lebih dahulu mengalami pergeseran. Hingga tahun 1980-an awal kajian-kajian sastra masih didominasi studi-studi bernuansa kritik ala HB Jassin. Juga pernah muncul polemik antara kritik sastra akademis dan kritik sastra nonakademis. Kritik sastra model HB Jassin, walaupun sangat dekat dengan teori struktural intirinsik, dianggap mewakili kritik berupa analisis-analisis kesan tanpa pretensi dan pertanggungjawaban akademis. Cara kerja seperti itu mulai diragukan kadar keilmiahannya.
Dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang mengharu biru, banyak ahli sastra menjadi inferior dibanding ahli politik, ahli ekonomi, bahkan ahli olahraga dan kecantikan. Hal itu terjadi karena ahli sastra dengan bawaan struktural intrinsik seolah mengasingkan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karya sastra ditempatkan bukan sebagai data sosial, politik, ekonomi atau data tentang persoalan ketimpangan gender, masalah kebudayaan, dan sebagainya. Sastra dilihat sebagai persoalan sastra itu sendiri.
Hal penting yang ingin disampaikan adalah bahwa studi-studi sastra mulai mengalami pergeseran dari dominasi teori struktural ke teori-teori semiotik, sosiologi sastra, resepsi, feminisme, wacana, poskolonial, posstrukturalisme atau posmodernisme, dan sebagainya, yang setiap teori secara keseluruhan menempatkan sastra sebagai persoalan dan teks sosial. Teori-teori sastra itu juga tidak lagi menghakimi mutu karya, tetapi menempatkan karya sastra sebagai data, dokumen, atau monumen sosial. Secara dialektis karya sastra ditempatkan dan difungsikan dalam konteks sosial masyarakatnya. Dalam konteks itu, praksis kritik (yang menghakimi) semakin tidak dipakai. Studi atau kajian sastra menjadi lebih terintegrasi dengan kajian-kajian sosial, politik, dan budaya.
Sekarang, kajian seperti itu tentu sudah cukup banyak. Masalahnya memang tidak seluruh karya sastra (baik novel, puisi, cerpen, maupun naskah drama) dapat dikaji. Pertama, terdapat beberapa pertimbangan akademis mengapa sebuah karya sastra harus diteliti. Sebagai satu penelitian kualitatif, tidak seluruh karya sastra harus diteliti, apalagi jika karya tertentu memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan karya yang lain. Itulah sebabnya, terdapat kategori chicklit dan atau teenlit, untuk satu kategori kecenderungan. Untuk meneliti kecenderungan teenlit atau chicklit, tidak seluruh novel dalam kategori itu diteliti karena tentu jumlahnya ratusan.
Kedua, setiap kajian memberikan kesimpulan sendiri-sendiri yang berbeda sesuai dalam koridor dan paradigma teoretis kajian bersangkutan. Akan tetapi, hal yang perlu dipahami adalah bahwa kecenderungan teoretik kajian menempatkan karya sastra sebagai bagian yang terintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teks sastra ditempatkan sebagai ‘informan’, sebagai ‘tanda-tanda sosial’ yang ditinjau secara bolak balik, baik berdasarkan karya sastra melihat masyarakat, atau sebaliknya, melihat masyarakat berdasarkan karya sastra.
Ketiga, di fakultas-fakultas yang memiliki Program Studi Sastra Indonesia hingga kini masih secara konstan melakukan penelitian dan kajian sastra khususnya untuk skripsi dan tesis. Secara reguler juga ada pertemuan ilmiah sastra, baik HISKI (Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia) atau PIBSI (Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia), yang membicarakan perkembangan sastra dari berbagai sisi. Berdasarkan itu, karya-karya sastra paling mutakhir pun, jika dianggap perlu, akan mendapat perhatian untuk dijadikan skripsi, tesis, atau paper-paper. Novel atau teks-teks seperti Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Laskar Pelangi, atau Edensor sudah mendapat perhatian dan mulai dikaji untuk dijadikan skripsi atau tesis.
Persoalannya, memang tidak seluruh skripsi, tesis, atau paper-paper memberikan kajian yang kuat dan memadai. Kecenderungan skripsi, tesis, atau paper untuk terjebak dalam stereotip merupakan penyakit akademis yang sulit diatasi. Cukup banyak skripsi atau tesis dikerjakan oleh mereka yang malas berpikir dan bekerja keras. Ada beberapa persoalan dalam kasus ini. Pertama, calon ahli atau sarjana sastra pada mulanya tidak menempatkan pilihan sebagai ahli sastra sebagai pilihan utama. Hal itu menyebabkan SDM yang mempelajari sastra bukan berdasarkan motif yang kuat.
Hal itu disebabkan, kedua, hingga hari ini menjadi ahli sastra belum menjadi profesi yang menjanjikan dibanding ahli politik, ekonomi, atau sosial. Akan tetapi, mengingat terjadi beberapa pergeseran teoretis tersebut, sangat mungkin pada waktu-waktu yang akan datang, akan muncul ahli sastra yang bisa menjelaskan problem dan arah perkembangan masyarakat, negara, dan bangsa ini, dan sastra itu sendiri, dengan melihat karya sastra sebagai data, dokumen, atau monumen sosial.
*) Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM.
http://www.kr.co.id/
Beberapa kalangan menggelisahkan arah perkembangan kritik sastra. Kegelisahan tersebut antara lain disebabkan kritik sastra dianggap tidak mampu mengakomodasi perkembangan karya sastra. Kegelisahan itu juga disebabkan karena saat ini tidak ada kritikus sastra seberwibawa HB Jassin. Di samping itu, kritik sastra dianggap tidak mampu menjelaskan arah perkembangan karya sastra, yang kita tahu, akhir-akhir ini karya sastra terbit dengan cara yang cepat dan sangat beragam. Terdapat beberapa hal yang perlu diletakkan dalam porsi persoalan yang lebih pas. Pertama, apa yang sebenarnya terjadi dalam perkembangan studi-studi sastra. Kedua, mengapa kewibawaan kritik sastra model HB Jassin sekarang tidak berkembang. Ketiga, bagaimana studi sastra melihat arah perkembangan karya sastra.
Hingga tahun 1970-an, bahkan hingga tahun 1980-an, istilah dan konsep kritik sastra memang masih sangat populer. Istilah dan konsep itu dimaksudkan sebagai satu telaah yang berkaitan dengan ‘analisis-analisis intrinsik’ berkaitan dengan penjelasan struktur karya, dan kemudian diikuti semacam penghakiman tentang ‘kualitas estetis’ karya sastra bersangkutan.
Pada umumnya, teori yang cukup dominan pada waktu-waktu itu adalah teori-teori struktural, dalam berbagai versinya, sehingga mutu estetis perkembangan karya sastra dapat dilacak dan diketahui. HB Jassin, dan beberapa pengikutnya, ada dalam koridor kritik sastra ini.
Akan tetapi, kelemahan umum kritik sastra semacam itu adalah bahwa karya sastra dilepaskan dari konteks sosial masyarakatnya. Itulah sebabnya, banyak kajian sastra pada waktu itu seolah asyik dengan dirinya sendiri. Memang, mungkin kajian seperti itu berguna bagi para sastrawan dalam mengembangkan teknik-teknik penulisan karya sastra. Akan tetapi, belum tentu berguna bagi masyarakat.
Tentu HB Jassin memang kritikus sastra besar. Hal itu bukan saja karena beliau sangat tekun dan menulis banyak kritik sastra, tetapi karya sastra pada waktu HB Jassin berkiprah tidak banyak seperti sekarang. Dan lagi, HB Jassin pada waktu itu berdiri sebagai ‘pusat’ ketika proses perkembangan teknologi penerbitan tidak seperti sekarang. Hampir seluruh sastrawan Indonesia mengirimkan karya ke HB Jassin dan menunggu ‘baptis pusat’ untuk mendapatkan legitimasi kepenyairan atau kesastrawanan seseorang.
Pada tahun 1990-an, karena perkembangan teknologi dan globalisasi, juga wacana desentralisasi dan demokratisasi mulai menguat, maka ‘kegunaan pusat’ mulai diragukan dan dianggap tidak penting. Maka mulai banyak sastrawan dan penyair tidak merasa perlu mendapatkan legitimasi dari pusat, dan kritik sastra HB Jassin pun mulai tidak diperlukan. Setiap orang bisa dan dapat menerbitkan karyanya tanpa harus mendapatkan kritik model HB Jassin. Bukan saja para sastrawan dan penyair juga mulai ‘risih’ jika dihakimi tentang mutu karyanya, tetapi memang terdapat pergeseran tentang asumsi karya sastra itu sendiri.
Senyampang dalam perubahan di atas, orientasi studi sastra sudah lebih dahulu mengalami pergeseran. Hingga tahun 1980-an awal kajian-kajian sastra masih didominasi studi-studi bernuansa kritik ala HB Jassin. Juga pernah muncul polemik antara kritik sastra akademis dan kritik sastra nonakademis. Kritik sastra model HB Jassin, walaupun sangat dekat dengan teori struktural intirinsik, dianggap mewakili kritik berupa analisis-analisis kesan tanpa pretensi dan pertanggungjawaban akademis. Cara kerja seperti itu mulai diragukan kadar keilmiahannya.
Dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang mengharu biru, banyak ahli sastra menjadi inferior dibanding ahli politik, ahli ekonomi, bahkan ahli olahraga dan kecantikan. Hal itu terjadi karena ahli sastra dengan bawaan struktural intrinsik seolah mengasingkan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karya sastra ditempatkan bukan sebagai data sosial, politik, ekonomi atau data tentang persoalan ketimpangan gender, masalah kebudayaan, dan sebagainya. Sastra dilihat sebagai persoalan sastra itu sendiri.
Hal penting yang ingin disampaikan adalah bahwa studi-studi sastra mulai mengalami pergeseran dari dominasi teori struktural ke teori-teori semiotik, sosiologi sastra, resepsi, feminisme, wacana, poskolonial, posstrukturalisme atau posmodernisme, dan sebagainya, yang setiap teori secara keseluruhan menempatkan sastra sebagai persoalan dan teks sosial. Teori-teori sastra itu juga tidak lagi menghakimi mutu karya, tetapi menempatkan karya sastra sebagai data, dokumen, atau monumen sosial. Secara dialektis karya sastra ditempatkan dan difungsikan dalam konteks sosial masyarakatnya. Dalam konteks itu, praksis kritik (yang menghakimi) semakin tidak dipakai. Studi atau kajian sastra menjadi lebih terintegrasi dengan kajian-kajian sosial, politik, dan budaya.
Sekarang, kajian seperti itu tentu sudah cukup banyak. Masalahnya memang tidak seluruh karya sastra (baik novel, puisi, cerpen, maupun naskah drama) dapat dikaji. Pertama, terdapat beberapa pertimbangan akademis mengapa sebuah karya sastra harus diteliti. Sebagai satu penelitian kualitatif, tidak seluruh karya sastra harus diteliti, apalagi jika karya tertentu memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan karya yang lain. Itulah sebabnya, terdapat kategori chicklit dan atau teenlit, untuk satu kategori kecenderungan. Untuk meneliti kecenderungan teenlit atau chicklit, tidak seluruh novel dalam kategori itu diteliti karena tentu jumlahnya ratusan.
Kedua, setiap kajian memberikan kesimpulan sendiri-sendiri yang berbeda sesuai dalam koridor dan paradigma teoretis kajian bersangkutan. Akan tetapi, hal yang perlu dipahami adalah bahwa kecenderungan teoretik kajian menempatkan karya sastra sebagai bagian yang terintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teks sastra ditempatkan sebagai ‘informan’, sebagai ‘tanda-tanda sosial’ yang ditinjau secara bolak balik, baik berdasarkan karya sastra melihat masyarakat, atau sebaliknya, melihat masyarakat berdasarkan karya sastra.
Ketiga, di fakultas-fakultas yang memiliki Program Studi Sastra Indonesia hingga kini masih secara konstan melakukan penelitian dan kajian sastra khususnya untuk skripsi dan tesis. Secara reguler juga ada pertemuan ilmiah sastra, baik HISKI (Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia) atau PIBSI (Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia), yang membicarakan perkembangan sastra dari berbagai sisi. Berdasarkan itu, karya-karya sastra paling mutakhir pun, jika dianggap perlu, akan mendapat perhatian untuk dijadikan skripsi, tesis, atau paper-paper. Novel atau teks-teks seperti Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Laskar Pelangi, atau Edensor sudah mendapat perhatian dan mulai dikaji untuk dijadikan skripsi atau tesis.
Persoalannya, memang tidak seluruh skripsi, tesis, atau paper-paper memberikan kajian yang kuat dan memadai. Kecenderungan skripsi, tesis, atau paper untuk terjebak dalam stereotip merupakan penyakit akademis yang sulit diatasi. Cukup banyak skripsi atau tesis dikerjakan oleh mereka yang malas berpikir dan bekerja keras. Ada beberapa persoalan dalam kasus ini. Pertama, calon ahli atau sarjana sastra pada mulanya tidak menempatkan pilihan sebagai ahli sastra sebagai pilihan utama. Hal itu menyebabkan SDM yang mempelajari sastra bukan berdasarkan motif yang kuat.
Hal itu disebabkan, kedua, hingga hari ini menjadi ahli sastra belum menjadi profesi yang menjanjikan dibanding ahli politik, ekonomi, atau sosial. Akan tetapi, mengingat terjadi beberapa pergeseran teoretis tersebut, sangat mungkin pada waktu-waktu yang akan datang, akan muncul ahli sastra yang bisa menjelaskan problem dan arah perkembangan masyarakat, negara, dan bangsa ini, dan sastra itu sendiri, dengan melihat karya sastra sebagai data, dokumen, atau monumen sosial.
*) Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM.
Langganan:
Postingan (Atom)