Belajar dari “Intelektual Orde Baru”

M Fadjroel Rachman
KOMPAS, Sabtu 17 Sep 2005
Judul Buku: Revolusi Dari Luar (Demokratisasi di Indonesia)
Penulis: R. William Liddle
Penerbit: Penerbit Nalar dan Freedom Institute
Tahun: Cetakan Pertama, Agustus 2005
Halaman: xxii+258

“Intelektual Orde Baru!” Itulah kesimpulan saya ketika membaca artikel R. William Liddle, Merekayasa Demokrasi di Indonesia, yang dimuat Kompas pada 6-7 Februari 1990 (hlm.17). Saya membaca artikel itu di dalam penjara Badan Koordinasi Strategis Nasional Daerah (Bakorstanasda) Jawa Barat, di Jl. Sumatera 37 Bandung, penjelmaan Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda). Lembaga ekstra konstitusional ini menjaga stabilitas politik Orde Baru, bertanggungjawab langsung kepada Jenderal Besar (purn.) Soeharto.

Ber-13 kami di penjara, disiksa, diinterogasi polisi, Bakin (Badan Koordinasi Intelijen), dan Bakorstanasda, juga dipecat dari Institut Teknologi Bandung (ITB) oleh Prof. Wiranto Arismunandar (rektor) dan Dr. Indra Djati Sidi (pembantu rektor III). Enam orang kemudian divonis 3 tahun penjara (1989-1992), berpindah-pindah ke 7 penjara, termasuk Nusakambangan. Puluhan aktifis ITB lainnya diskorsing 1-2 semester, dan sejumlah organisasi mahasiswa dilarang dan dibekukan. Semua ini berawal dari Gerakan 5 Agustus 1989 di ITB, yang menentang rezim fasis-militeristik Orde Baru dan kediktatoran Jenderal Besar (purn.) Soeharto.

Semua kejadian buruk itu membuat saya sukar untuk berjarak terhadap setiap pendapat yang “positif” terhadap Soeharto dan Orde Baru (Orba). Saya tentu meradang dan sinis membaca artikel R.William Liddle itu, guru besar di Departemen Ilmu Politik, Ohio State University, Columbia, AS. Walaupun sejumlah bukunya cukup mendapat perhatian di Indonesia seperti Ethnicity, Party, and National Integration: An Indonesian Case Study; Cultural and Class Politics in New Order Indonesia; Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia pada Awal Orde Baru; dan lainnya.

Simaklah “usulan kongkrit” Liddle (hlm.29), “…Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sedang mempersiapkan sebuah peraturan baru, yang akan menggantikan Badan Koordinasi Kemahasiswaan, … dengan senat mahasiswa yang konon lebih mandiri dan berwibawa. Tindakan positif ini [huruf miring dari penulis], menurut pendapat saya, sebaiknya dibarengi dengan usaha untuk meyakinkan para pemimpin dan aktifis bahwa kampus bukanlah wahana untuk berpolitik praktis…yang diperlukan pada tahap sekarang bukan demonstrasi.”

Liddle juga menerima kebijakan konglomerasi (hlm.26), ”…dari segi efisiensi pembangunan ekonomi dan untuk menggalakkan ekspor nonmigas, pemerintah merasa perlu memberi prioritas utama kepada apa yang sekarang disebut konglomerat.” Liddle melanjutkan,”…tanpa meremehkan dan mengesampingkan kebijakan [konglomerasi] itu,saya hanya ingin menekankan pentingnya bagi pembangunan demokrasi kelak usaha untuk menciptakan puluhan juta wiraswasta, buruh terampil, dan tenaga professional yang tersebar di seluruh Nusantara.” Dalam artikel ini juga Liddle menilai (hlm.23), “…UUD 1945 sebagai kerangka pengambilan keputusan politik sudah kukuh.Kendati pemantapan Pancasila sebagai asas tunggal masih belum rampung, pendukungnya di organisasi Islam cukup banyak dan menempati kedudukan yang strategis.”

Tentu saya terheran-heran di dalam penjara, apa maunya Liddle dengan “politik praktis” yang merasionalisasi kebijakan Soeharto-Orba ini, sementara “politik praktis” mahasiswa dikecamnya. Pengekangan, pemecatan, dan penangkapan aktifis kampus adalah praktik umum politik Soeharto-Orba, selain aktifis politik lainnya. UUD 1945 dan konglomerasi menjadi basis legitimasi fasisme-militeristik Orde Baru, setiap penentangnya dicap anti UUD 1945 dan anti pembangunan. Bahkan, kurang dari 4 bulan menjelang tergulingnya Soeharto-Orba, Liddle di Kompas (6 Januari 1998) dalam artikel Revolusi dari Luar masih keras kepala meyakini bahwa, “Di Indonesia yang jelas diinginkan oleh para investor dan mungkin oleh sebagian besar masyarakat bukanlah demokratisasi, melainkan kelanjutan stabilitas politik Orde Baru.”

Bila kita susuri artikel terakhir sebelum jatuhnya Soeharto dan Orba ini, tak terlihat adanya gambaran realitas politik yang menunjukkan kemungkinan berakhirnya Soeharto-Orba. Apakah Liddle tak melihat kemungkinan tersebut? Bahkan Liddle masih “memuji-muji” Orba dan meremehkan gelombang demokratisasi dari kampus-kampus sejak Januari-Februari 1997.
Realitas “ala” Liddle

Menggelikan memang, ketika Liddle memimpikan demokrasi di Indonesia, prasyarat demokrasi politik seperti hak hidup, hak berbicara atau berbeda pendapat, hak berorganisasi, hak berdemonstrasi dihabisi. Semua kekuatan kritis masyarakat sipil diberangus dan dikooptasi untuk mengendalikan seluruh aktifitas masyarakat di bawah negara korporatis Orba. Liddle tidak melihat bahwa gerakan mahasiswa sebagai benteng terakhir mempertahankan kritisisme dan memelihara sesedikit mungkin prasyarat demokrasi politik itu. Kritisisme dan gerakan politik nilai (values political movement) mahasiswa merupakan jantung terakhir demokrasi, itulah yang ditakuti gerakan politik kekuasaan (power political movement) dari negara korporatis Orba.

Demonstrasi yang dikecam Liddle itu hanya seperseribu dari aktifitas gerakan politik nilai mahasiswa untuk memelihara dan mengembangkan kritisisme. Menyedihkan memang bila ilmuwan politik sekaliber Liddle menyamakan gerakan politik nilai mahasiswa dengan demonstrasi, lalu merasionalisasi praktik politik negara Orba untuk membungkam kritisisme yang berkembang di kampus-kampus.

Begitu pula dengan konglomerasi, kebijakan pembangunan inilah sumber malapetaka krisis ekonomi yang berujung dengan tergulingnya Soeharto-Orba pada Mei 1998. Kebijakan ini dilindungi dengan slogan trickle down effect, membenarkan kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Padahal yang terjadi trickle up effect, merampas hak sosial, hak ekonomi, hak budaya masyarakat. Karena itu tentu kontradiktif bila Liddle mengharapkan tumbuhnya puluhan juta wiraswasta, mikro, kecil, dan menengah yang bakal menjadi basis pengembangan kelas menengah sembari mendukung konglomerasi, oligarki modal nasional. Tentu pembaca yang lebih kritis lagi tidak akan menemukan artikel Liddle tentang kejahatan Hak Asasi Manusia berat yang terjadi sepanjang Soeharto-Orba berkuasa. Sebut saja peristiwa 1965, Tanjung Priok, Kedung Ombo, Penembakan Misterius, Talang Sari, Tragedi 27 Juli, Penjajahan Timor Timor, Daerah Operasi Militer Aceh, dan lainnya.

Kehatian-hatian ataukah perhitungan politik praktis yang melatarbelakangi semua artikelnya pada periode Orba ini, sukar diputuskan. Walaupun Liddle sendiri dengan gagah menyatakan,”…[setiap] analisis saya membicarakan kenyataan belaka dan tidak bermaksud mematikan harapan orang untuk sebuah masa depan yang lebih demokratis.” Liddle menegaskan lebih jauh lagi (hlm.57),”…Malah, saya percaya bahwa telaah yang realistis tentang keadaan politik masa kini merupakan suatu keharusan atau sine qua non buat pengertian kita mengenai kemungkinan-kemungkinan masa depan. Tanpa batu loncatan yang kukuh (yang buat saya dasarnya haruslah kebenaran), kita pasti tidak bisa meloncat jauh.”

Kembali pada kritik sebelumnya, segera kita membuat jarak dan bertanya, mana realitas atau kenyataan belaka “pada umumnya”? Lalu mana realitas atau kenyataan belaka “ala” Liddle?
Kelas Menengah dan Demokrasi

Klaim Liddle bahwa setiap analisisnya merupakan kenyataan dan telaah yang realistis tentu sangat mengganggu karena banyak pihak bisa menunjukkan kenyataan sebaliknya. Tetapi kita dapat belajar dari “kekeraskepalaan” Liddle terhadap “kenyataan belaka” yang diperolehnya.

Liddle seorang guru yang baik dan jujur, sederhana merumuskan pikirannya, dan memberikan inspirasi berharga bila dia tidak langsung menilai atau mengomentari fakta keras sehingga terjerembab memberikan “rasionalisasi” praktik fasis-militeristik Soeharto-Orba. Akan tetapi bila Liddle menggambarkan kenyataan umum, mengajukan pertanyaan kritis, maka kritisisme dan rasa ingin tahu kita terpancing untuk menelaah lebih jauh. Bacalah artikelnya Demokratisasi dan Kelas Menengah, adalah wacana yang hidup di masa Orba, juga pada pasca-Orbasekarang. Kata Liddle, “pemerintahan demokratis tanpa dukungan kelas menengah hampir-hampir tidak ada.” Bukankah kita masih berputar membuat anti-tesis atau sistesis dari tesis umum modernisasi ini?

Liddle menegaskan keyakinannya (hlm.10), “demokrasi parlementer sulit berjalan dengan baik tanpa didahului revolusi industri yang menciptakan kelas pengusaha swasta dan profesional yang cukup besar dan mandiri. Kelas ini nyaris merupakan satu-satunya golongan dalam masyarakat yang bisa diandalkan menjadi tulang punggung sistem perwakilan modern yang cukup kuat, sadar, dan berkepentingan untuk menuntut pemerintahan yang responsive dan responsible, mau mendengarkan dan bertanggungjawab.” Demikian pula artikel Mengenang Soedjatmoko, kita segera disergap pertanyaan abadi tentang modernisasi dan tradisi, yang melengkapi pertanyaan dan deskripsi sosial pada artikel Peristiwa Bersejarah di Imogiri.

Artikelnya Tiga Tantangan Politik Masa Depan ditulis pada 12 Juni 1995, juga memberikan gambar menarik yang bisa kita uji dalam realitas politik pasca-Orba tentang tiga kekuatan masyarakat yang sedang muncul akibat proses perubahan dari kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya Orba, dan faktor eksternal lainnya seperti perpindahan modal, pasang-surutnya ide besar, dan teknologi. Kata Liddle, pertama, sudah muncul Islam dengan segala variasinya, selain modernis inklusif seperti Nurcholis Madjid (alm.) juga ada modernis eksklusif melalui usroh, harakah, dan tarbiah. Kita mudah melacaknya pada kebangkitan Partai Keadilan Sejahtera, atau Hizbut Thahir Indonesia, dan lainnya. Kedua, terjadi proses borjuasi akibat pertumbuhan ekonomi Orba yang merombak struktur sosial masyarakat Indonesia. Inikah sumber daya politik yang menggulingkan Soeharto-Orba, dan demokrasi kita berikutnya? Ketiga, bangkitnya aspirasi kedaerahan dalam bentuk baru. Ketiga tantangan ini menurut Liddle mendorong proses pengelompokan politik baru yang akan menuntut banyak dari pemerintah di masa mendatang. Dibutuhkan penelitian sangat serius untuk menguji ketiga tesis ini.
Dua Periode, Dua Sikap Berbeda

Tentu ada pembaca yang bertanya, apakah Liddle pernah mengeluarkan kritik tegas terhadap Orba? Kita bagi saja ada dua periode artikel Liddle dalam buku ini: Periode Orba dan Periode Pasca-Orba. Pada artikel periode Orba, Liddle tidak pernah mengutarakan kritik tegas terhadap Soeharto-Orba, “hanya” mengiyakan kenyataan itu saja. Mengutip kata-kata Liddle sendiri dalam artikel favorit saya Dua Wajah Individualisme, pada periode Orba, Liddle menjadikan sesuatu yang ada sebagai sesuatu yang seharusnya. What “is’ has become what “ought to be” (hlm.65). Akibat langsungnya, misalnya Liddle kehilangan kepekaan “dengan telaah realitas atau kenyataan belakanya” terhadap tanda-tanda berakhirnya Soeharto-Orba. Termasuk peremehannya terhadap gerakan mahasiswa dan gerakan sosial yang mengakhiri Soeharto-Orba pada Mei 1998.

Pada periode pasca-Orba, Liddle membuka artikelnya Modal Politik (Kompas,12 Oktober 1998) dengan gempuran yang sangat keras dan tegas terhadap Soeharto-Orba, padahal para musuh Orba, seperti saya dan kawan-kawan, sudah tak berselera lagi memakai kata-kata sekeras itu. Tulis Liddle (hlm.87), “Sekitar 30 tahun lalu sisa-sisa pemerintah demokratis di Indonesia dimusnahkan oleh pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dan perwira ABRI pendukung Soeharto.”

Lalu dalam wawancara dengan Salomo Simanungkalit (Kompas, 21 Februari 2001) Liddle menegaskan (hlm.187), “Kalau UUD 1945 betul-betul dilaksanakan sebagai undang-undang dasar yang demokratis – maksud saya, tidak diselewengkan oleh diktator seperti Soeharto.” Liddle menyebut Soeharto sebagai diktator! Ini adalah slogan gerakan mahasiswa ketika menentang Soeharto-Orba. Saya juga tercengang, Liddle menganggap UUD 1945 versi asli sebelum amandemen sebagai UUD demokratis, hanya Soeharto yang menyelewengkannya sebagai diktator? Tetapi, seandainya Liddle menulis kalimat tersebut ketika saya dan kawan-kawan dipenjarakan Soeharto-Orba dan disiksa Bakorstanasda, Bakin, dan Polisi, tentu tak akan keluar kata-kata, “Intelektual Orde Baru!”

Artikel periode pasca-Orba kebanyakan adalah upaya Liddle menggambarkan keadaan politik sebagai pengamat “netral”. Tetapi kecamannya terhadap Soeharto-Orba terlihat sangat keras dan langsung. Bahkan alasan penolakan gerakan mahasiswa terhadap Soeharto-Orba, selain sebutan Liddle bahwa Soeharto itu diktator, dirumuskan dengan baik pada artikel periode pasca-Orba Warisan Buruk Orde Baru (hlm.92), “sistem politik Orde Baru dibangun atas dasar otoriterisme. Lembaga-lembaga legislatif, partai, pemilu, ormas, pers, dan hampir semua organisasi yang berpotensi mengancam kedudukan pemerintah dikuasai dan dikekang oleh Presiden Soeharto dan bawahan-bawahannya.”

Kita tidak tahu kenapa kesadaran di atas demikian terlambat datangnya pada Liddle. Bahkan bila gerakan politik nilai mahasiswa mengikuti saran Liddle, maka bukan hanya Soeharto-Orba terus berkuasa hingga hari ini, tetapi juga kita tak akan menemukan artikel Liddle periode pasca-Orba. Lalu di manakah posisi Liddle sekarang? Murid-muridnya – umumnya bukanlah penentang Soeharto-Orba – sebagian besar menjadi “peleton intelektual” Jenderal (purn.) Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) presiden RI terpilih pada pemilu 2004, baik di dalam maupun di luar struktur. Kita belum bisa menilainya sekarang, karena artikel Liddle tentang SBY hanya sekitar 3 buah dalam buku ini, walaupun sudah cukup untuk memancing kontroversi baru bagi Liddle. Tetapi sekarang Liddle tidak sendiri, kita juga bisa mengamati dan belajar dari murid-muridnya yang menjadi “peleton intelektual” SBY. Apakah sekarang ini periode Liddle+murid-muridnya? Waktu yang akan menjawabnya.
Penutup

Sayangnya, pengantar buku yang ditulis Hamid Basyaib sangat seadanya, padahal untuk buku yang dikumpulkan dari artikel terpisah, sebuah pengantar berkualitas sangat menentukan sebagai penjahit “benang merah” pemikiran. Tentu kita berharap –dan sangat pantas berharap- sebuah pengantar yang berkualitas dan inspiratif seperti pengantar Ignas Kleden untuk kumpulan artikel Sudjatmoko dalam Etika Pembebasan (LP3ES, 1985) misalnya.

Liddle masih dan akan terus berkarya, kita juga akan terus belajar dari guru yang santun, jujur, dan kontroversial ini. Di hari mendatang, kita semua akan terus bergulat, bertempur, membongkar diri, menguji apa yang ia pikirkan (what he thinks), dan bagaimana ia memikirkannya (how he thinks). Guru yang baik, adalah guru yang siap dikecam, dimusuhi dan dilampaui orang-orang yang belajar –langsung dan tak langsung kepadanya. Prof. R.William Liddle adalah salah satunya!

M. Fadjroel Rachman, Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan [Pedoman Indonesia]
Dijumput dari: http://nalar.co.id/belajar-dari-intelektual-orde-bari-91.php