Sastra dan Keindonesiaan Kita

Jafar Fakhrurozi*
Sumber, www.kabarindonesia.com

KabarIndonesia – Sampai hari ini, sebagian besar dari kita meyakini dan mengakui bahwa kelahiran Budi Utomo 20 Mei 1908 adalah momentum kebangkitan nasional, parameternya terletak pada bangkitnya kesadaran segelintir bangsawan yang dicerdaskan di negeri penjajah. Apakah memang demikian tolak ukurnya? Bicara Nasionalisme adalah berbicara kesadaran bangsa untuk menghargai dan mencintai sekumpulan manusia dalam lokalitas tertentu untuk menuju bangsa yang diakui dan dihormati bangsa lain.

Wacana itu muncul dari semangat senasib sepenanggungan sebagai bangsa terjajah. Dengan demikian nasionalisme muncul pada fase kolonialisme Eropa.

Di Sumatera misalnya, ada Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Imam Bonjol, serta Panglima Polim yang dianggap sebagai pahlawan nasionalisme.

Di Jawa, ada pangeran Dipenogoro, jendral Sudirman, Sukarno. Di Kalimantan ada Pangeran Antasari, Sultan Hasanudin di Sulawesi, Pattimura di belahan timur Indonesia. Apakah deretan perjuangan dari pemimpin di atas juga dicatat sebagai momentum kebangkitan nasional? Jika kebangkitan nasional bercirikan kebangkitan kesadaran di tataran ide berupa edukasi, maka ada sebuah unsur yang cukup berperan dalam mengenalkan manusia Indonesia dengan dunia literasi, mencoba membebaskan diri dari keterbelakangan budaya. Sektor itu adalah sastra.

Sastra Nusantara berangkat dari imaji dan nuansa budaya sendiri. Tapi kebanyakan pada masa itu yang berkembang adalah sastra lisan. Di akhir abad IX menurut catatan Maman S Mahayana, telah ada beberapa majalah sastra yang memuat karya sastra berupa hikayat, cerita, dongeng, syair, pantun dan lain-lain seperti yang ditulis dalam sub judul sebuah majalah Sahabat Baik Desember 1980 di Betawi. Selain majalah itu disebutkan sebelumnya juga sudah ada yakni Biang-lala 1868 dan Selompret Melajoe 1860-1910 di Semarang. Kemudian pada awal abad ke-20 semakin banyak muncul majalah sastra seperti Pewarta Prijaji Semarang,1900, Bintang Hindia (Bandung, 1903), Poetri Hindia (Bogor, 1908), Bok-tok (Surabaya,1913).

Kemunculan sastra pada masa kolonialisme tidak mungkin lahir begitu saja, atau lagi-lagi menurut Maman S Mahayana, Kesusateraan Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan yang melahirkannya seolah wujud begitu saja, tanpa proses, tanpa pergulatan budaya pengarangnya. Penegasan itu adalah sebuah bentuk pembenaran terhadap kajian sosiologi sastra yang mencoba mengaitkan karya sastra, pengarang dan situasi sosial dan budaya yang melingkupinya. Tentunya kajian ini semakin memudahkan untuk menggambarkan bagaimana spirit nasionalisme telah digenggam sastra sejak jaman kolonial serta masa pra kemerdekaan.

Beberapa karya yang dilahirkan pada masa kolonialisme abad ke-19 memang belum bicara nasionalisme Indonesia. Walau begitu, kebanyakan karya tersebut sudah bicara lokalistik, sebuah konsep nasionalisme yang lebih kecil-sama seperti primordialisme. Seperti pada cerpen ”Tjerita Langkara dari Orang Isi Negeri Jang Soeloeng di Poelaoe Djawa” yang bercerita tentang perjalanan seorang raja Rum (romawi) menuju pulau Jawa yang dianggap negeri sepi sesuai keinginan raja. Dalam perjalanannya itu prajurit Raja Rum tidak dengan mudah menaklukan Jawa yang amat besar dan dihuni raksasa, setan, dan jin. (Maman S Mahayana, Perjalanan Estetika Lokal Cerpen Indonesia). Hal itu menunjukkan bahwa pengarang (tidak disebutkan) sudah memiliki kesadaran akan rasa cintanya terhadap tanah kelahiranyya-pulau Jawa-. Pengarang seolah menegaskan bahwa sebagaimana kolonialisme, itu selalu mendapat perlawanan dari penghuni asli. Namun karena keterbatasan imajinasi, pengarang lebih memberikan kemenangan pada Raja Rum, sehingga raja Rum akhirnya mampu menguasai Jawa. Hal yang sama dengan kondisi kolonialisme Indonesia selama 3 setengah abad oleh Belanda. Bahwa kecanggihan Belanda mampu menaklukan banyak perlawanan dari masyarakat nusantara.

Pada masa pra kemerdekaan, karya-karya sastra yang genre dominannya roman malah sudah menampakkan kecenderungan nasionalisme itu, pada masa balai pustaka dan pujangga baru sudah banyak karya-karya yang bermuatan politik, karya-karya sarat kritik terhadap pemerintah kolonial. Roman seperti ”Sitti Nurbaya” karya Marah Rusli, ”Layar Terkembang” Sutan Takdir Alisyahbana termasuk roman yang mengusung ide-ide nasionalisme. Ide-ide itu diselipkan dalam tema-tema percintaan, adat, dan agama. Sitti Nurbaya misalnya, menghadirkan perlawanan masyarakat minang dipimpin Datuk Maringgih melawan Prajurit Belanda. Atau dalam ”Layar Terkembang”, tokoh Tuti menjadi representasi generasi muda yang mampu mencerminkan bangsanya.

Lahirnya sumpah pemuda pada tahun 1928, semakin memperkokoh bangunan nasionalisme kita. Dengan semangat satu nasib keterjajahan, tak terkecuali di ranah sastra, angkatan Pujangga baru dengan majalah Pujangga Baru-nya bersemboyankan "Pembimbing semangat baru yang dinamis untuk membentuk kebudayaan persatuan Indonesia". Sebagian besar angkatan 45 pun banyak melahirkan karya-karya yang bernuansa nasionalisme, ada Armijn Pane dan Chairil Anwar dengan beberapa puisi patriotisnya. Pengarang selanjutnyapun masih banyak bicara perjuangan nasionalistik. Novel Royan Revolusi karya Ramadhan KH atau Tak Ada Esok karya Mochtar Lubis. Dan yang cukup fenomenal adalah Pramudya Ananta Toer, beliau amat konsisten dengan perlawananya terhadap penindasan, baik yang dilakukan penjajah ataupun pemerintah kita sendiri.

Di Tepi Kali Bekasi dan Keluarga Gerilya adalah contoh karyanya yang menggambarkan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang selanjutnya Pramudya mengklaimnya sebagai aliran realisme sosialis bersama seniman yang tergabung dalam LEKRA. Karya-karya yang berestetika realisme sosialis seperti klaim beberapa sastrawan LEKRA semakin mempertegas keberadaan bangsa yang tunduk pada penjajah, penindasan pemerintah serta kesengsaraan. Bagi kelompok sastrawan ”kiri”, masyarakat yang berada dalam keterindasan adalah masalah yang harus segera diselesaikan, ketertindasan itu diakibatkan sistem sosial yang menindas, imperialisme, kapitalisme, dan feodalisme yang menyusup dalam sistem pemerintahan Indonesia. Maka perlu adanya perjuangan yang revolusioner untuk menghancurkan tatanan sosial yang menindas itu. Salah satunya adalah dengan menggunakan medium sastra sebagai alat penyadaran dan perjuangan menuju cita-cita luhur sosialisme. Sosialisme yang dimaksud adalah dalam konteks kebangsaan: Indonesia, bagaimana Indonesia berjalan atas dasar sosialisme. Berbeda dengan LEKRA, kelompok Manikebu sebagai opisisi LEKRA memandang nasionalisme sebagai bentuk kehidupan yang lebih humanis, meletakan rasa cinta, jiwa manusia secara lebih umum, tidak berpihak pada satu landasan ideologi, serta lebih mementingkan terjaganya kehidupan yang lebih manusiawi, tidak saling menyakiti homo homini lupus).

Bicara nasionalisme hari ini, antara penting dan tidak penting. Dirasa penting saat kita dihadapkan pada persoalan identitas sebuah bangsa, misalnya ketika menonton pertandingan timnas sepakbola melawan Bahrain tempo lalu. Menjadi tidak penting jika kita melihat cara kerja globalisasi atau Francis Fukuyama menyebutnya era neoliberalisasi. Di mana fungsi negara sudah tak lagi berperan, sebab dengan mudah kepentingan asing masuk ke Indonesia. Rasa-rasanya kita tak punya negara (nation state) melainkan sudah menjadi negara global (global state). Akibatnya, bangsa kita diobok-obok asing, masyarakat yang belum cerdas dipaksa mengikuti arus global, yang susah tetaplah susah dan terbelakang, yang kaya tambah korup. Kalau sudah begitu bisa bubar negara Indonesia. Dalam kondisi yang mahagenting macam itu, hemat saya, sastra harus mengisi posisi dalam ruang-ruang nasionalistik yang sudah terburai, menjahitnya dengan penuh estetis. Ini boleh diartikan sebagai sastra propagandis, tidakpun boleh.

Pramoedya AT mungkin telah banyak membahas perjuangan sektor sastra, bahwa sastra memiliki tugas-tugas revolusioner. Tugas itu lahir dari sobekan realita. Dalam kondisi realitas objektif masyarakat yang tertindas. Sastra dibuat untuk berpihak pada siapa? Penindas atau tertindas, atau sastra hanya menjadi mediator vertikal ketertindasan.

Sastra adalah bertugas. H. B. Jassin sendiri pernah merasa perlu menterjemahkan tugas sastra ini pada tahun-tahun Revolusi Agustus dari karya Sartre, dalam "Mimbar Indonesia" sedang karya Sartre ini kemudian pun dicetak pula dalam majalah "Indonesia" (1949). Bahwa sastra memikul tugas, kini tak banyak lagi disangsikan orang. Pada awal tahun 1950-an sastra banyak kala dianggap sebagai tujuan, sebagai mantra, suatu anggapan yang menyalahi realita. (Pramoedya Ananta Toer, Jang Harus Dibabat dan harus Dibangun, Bintang Timur (Lentera), 7 September 1962). Sebuah aliran yang amat tendensius, para sastrawan ”murni” yang apolitis menganggapnya terlalu berlebihan, dan politis. Beberapa penolakan atas pandangan Pram tersebut memberikan gambaran bahwa telah terdapat perbedaan persepsi mengenai tugas-tugas yang harus diemban sastra itu.
Sebagai representasi jiwa manusia (masyarakat), tidak salah kalau sastra ikut bertanggungjawab atas dinamika perubahan sosial yang terjadi, akankah sastra menghadirkan karya-karya yang mampu membangun kesadaran masyarakat untuk maju. Atau sastra hanya jadi bagian keisengan masyarakat sebagai upaya pelarian dari realitas objektif yang sangat pahit. Senada dengan apa yang dikatakan Ajip Rosidi bahwa bahwa persoalan sastra Indonesia tak dapat dilepaskan dari persoalan politik. Untuk itu keasadaran akan kebangsaan menjadi sebuah keniscayaan dalam sastra.

Namun Apa yang muncul dalam dua dekade terakhir sangat memprihatinkan. Berakhirnya polemik Lekra dan Manikebu seperti mengakhiri dinamika sastra kritis. Sastra kini kebanyakan tak terlalu peduli persoalan kebangsaan. Runtuhnya rezim otoritarian tahun 1998 tidak dipandang sebagai transisi nasionalisme kita. Kita lupa kalau penjajahan gaya baru ala globalisasi semakin mempersempit rasa nasionalisme kita. Sebagian sastrawan malah memanfaatkanya untuk melahirkan karya-karya yang sangat ringan, tidak perlu ruwet, asal diterima masyarakat. Mungkin kita juga lupa kalau masyarakat tengah dikemudikan arus itu. Di manakah kini keindonesiaan kita? Kini tengah sistem sosial seperti itu, kita masih harus optimis dan masih ada peluang bagi sastrawan untuk bicara Indonesia. Itu pula yang mungkin sedang diperdebatkan sebagian sastrawan kini di beberapa media. Mudah-mudahan perdebatan itu cukup menyemangati kembali bagi para sastrawan untuk memikirkan bangsanya..***
-------------------

*) Penggiat sastra di Arena Studi Apresiasi Sastra (ASAS) UPI. Gemar bersyair.