Langsung ke konten utama

Hiperealitas Otonomi

Raudal Tanjung Banua
Lampung Post, 30 Juli 2011

OTONOMI daerah merupakan impian untuk meretas kehidupan sosial-politik yang lebih adil dan bermartabat. Tak kurang 30 tahun lamanya Indonesia pernah merasakan sumpeknya sistem sentralistik. Maka, dalam era reformasi sistem desentralisasi dianggap tepat mengatasi dampak-dampak yang memusat, mulai tak meratanya pembangunan, luputnya pengadaan infrastruktur penting suatu kawasan, kecilnya anggaran belanja daerah, sampai soal posisi dan daya tawar kepala daerah yang selalu didrop dari “atas”. Akibatnya, putra daerah dianggap tak dapat tempat. Padahal mereka diasumsikan lebih memahami seluk-beluk daerah bersangkutan. Dengan demikian, otonomi sekaligus menjadi pemantik bangkitnya kepemimpinan daerah (politik lokal).

Kini, otonomi daerah bukan lagi mimpi, melainkan realitas tak terbantahkan. Uniknya (atau ironis?), saat impian itu terwujud, lengkap dengan undang-undang, aturan, dan sistemnya, justru pada saat itu pula kita seperti kembali bermimpi!

Rupa-rupanya otonomi sudah memasuki fase “hiperealitas”: sesuatu yang dirayakan secara eforia, terus-menerus, nyaris tanpa refleksi sehingga sukar membedakan apakah otonomi sebuah proyek visioner, atau sekadar simulasi yang melenakan.

Mengutip glosarium cultural studies yang disusun Yasraf Amir Piliang (2004), “hiperealitas” (hyper-reality) merupakan istilah Jean Baudrillard (tokoh penting kajian pascamodernisme asal Prancis) untuk menjelaskan keadaan runtuhnya realitas, karena diambil-alih oleh rekayasa pelbagai model (citraan, halusinasi, simulasi) yang dianggap lebih nyata daripada realitas itu sendiri, sehingga perbedaan keduanya menjadi kabur.

Mari kita lihat misalnya kasus pencitraan. Penampilan (calon) pemimpin merupakan faktor utama dalam konsumsi publik. Pemimpin atau pejabat yang “santun”, punya retorika dalam isu-isu mutakhir, seperti pemberantasan korupsi, selalu siap mengumbar janji untuk menyenangkan hati orang banyak, niscaya akan mendapat tempat. Ditambah lagi jika sang pemimpin punya sedikit bakat untuk memuaskan selera massa, seperti bernyanyi, maka mendadak ia didapuk menjadi seorang bintang (selebritas) yang mendatangkan histeria. Selebritas politik sebagai modal pencitraan tentu sanggup menghipnosis massa cair atau mengambang untuk terjun bebas menjadi konstituen partai sang bintang, atau memilih sang bintang tanpa perlu banyak pertimbangan (rasionalisasi).

Gaya hidup yang bersifat fisik tentu juga tak kalah penting dalam menunjang pencitraan. Sikap “pemurah” bagi-bagi logistik, khususnya dalam masa kampanye, kadang menjadi poin tersendiri. Tanpa mengabaikan bahwa publik tidak bodoh, toh kenyataan menunjukkan figur yang berhasil membangun pencitraan sebagai “dermawan” sering menangguk sukses besar. Lagi pula, bukankah politik identik dengan modal finansial? Hanya figur yang memiliki banyak modal yang umumnya dipinang partai politik. Akibatnya, sang figur harus menguras pundi-pundi kekayaannya sampai minus bahkan benar-benar bangkrut. Bagaimana mengembalikan modal politik yang demikian besar? Tak jarang dengan balik mengeruk keuntungan dari jabatan yang disandangnya!

Berikutnya kita lihat dalam hal halusinasi sekaligus simulasi. Salah satu bisa diwakili narasi berikut ini: Pilkada langsung yang diharapkan membawa perubahan, sebenarnya masih belum diterima secara meyakinkan. Kini misalnya, muncul wacana tandingan dari Depdagri, bahwa gubernur sebaiknya tidak dipilih langsung, tapi kembali dipilih DPRD. Sebab “rasa-rasanya” gubernur harus berkoordinasi dengan presiden.

Belakangan muncul lagi usul, pasangan calon gubernur, bupati/wali kota sebaiknya tak dipilih satu paket. Posisi wakil dipilih pihak yang jadi (menang) saja. Alasannya, gubernur/bupati/wali kota sering bersaing dengan wakilnya sendiri untuk maju dalam pilkada berikutnya, sehingga melupakan tugas pokok mereka sebagai pemimpin rakyat. Ini memang proses, tapi kentara proyek “rasa-rasanya.” Terasa ada permainan yang tak kunjung usai. Melelahkan bagi rakyat, tapi mengasyikkan bagi elite. Eksprimentasi politik? Boleh jadi!

Hiperealitas

Dalam situasi seperti itu, Anda lihatlah hiperealitas otonomi kini bertebaran di depan mata: (1) Otonomi daerah bukan hanya di tingkatan provinsi, tapi tak kalah penting di tingkat kabupaten/kota, dan jika perlu sampai ke tingkat kecamatan, dengan konsekuensi; (2) pemekaran wilayah bukan lagi persoalan administrasi negara, tapi keniscayaan politik yang dapat ditarik-tarik sesuai dengan kepentingan politik. Otonomi identik dengan pemekaran: jumlah daerah terus membengkak, meskipun tata-kelolanya banyak gagal, tetap saja pada ngantre mengajukan “kapling baru”. Sebab; (3) pemilihan kepala daerah dapat langsung dilakukan masyarakat meskipun figur yang dipilih sebenarnya tetap berdasar “rekomendasi politik” oleh partai politik di tingkat Pusat, kadang disertai “politik uang”, atau modal politik yang diartikan sebatas finansial.

Selanjutnya, pencitraan calon pemimpin, halusinasi kejayaan wilayah sendiri serta asyiknya simulasi politik, membawa dampak: (4) munculnya figur-figur baru masyarakat tempatan sebagai pemimpin untuk menjawab tuntutan “putra daerah”. Namun tak ada jaminan ia lebih paham daerahnya, alih-alih menjelma “orang kuat” di wilayah bersangkutan lantaran tidak adanya undang-undang yang tegas mengatur akses seseorang sehingga terjadilah dinasti politik yang bersifat akumulatif (5). Inilah simalakama demokrasi yang ditelan mentah-mentah: apa saja sah dan kita kehilangan logika-timbangwirasa dalam berpolitik. Betapa biasanya suami menjadi bupati digantikan anak atau istri; ayah menjadi bupati, anak kepala legislatifnya, bahkan ada suatu daerah di mana suami, istri, dan sang adik maju sebagai calon gubernur! Di daerah lain, bupati incumbent maju bersama dua istrinya!

Akibat dari semua itu adalah (6) keberpihakan politik lokal terhadap kemajuan daerah kadang juga sami mawon (sama saja) dengan saat terjadinya politik sentralistik! Walahualam.

Raudal Tanjung Banua, Sastrawan
Sumber: http://cabiklunik.blogspot.com/2011/07/hiperealitas-otonomi.html

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mencari Indah dalam Buruk Rupa Dunia

Judul Buku : Cala Ibi
Penulis : Nukila Amal
Penerbit : Pena Gaia Klasik
Cetakan Pertama : April 2003
Tebal : 271 Halaman
Peresensi: Askolan Lubis
http://www.sinarharapan.co.id/

Petikan kalimat diatas diucapkan oleh Maia dalam fragmen terakhir (Surat dan Tanda Terakhir) dari novel Cala Ibi yang ditulis Nukila Amal ini.

Kalimat tersebut seolah hendak menegaskan tantang keberadaan karya ini: di tengah centang perenang realitas keseharian yang menyesakkan, Cala Ibi datang menyenandungkan irama lain yang teramat indah, namun acapkali dianggap tidak penting, yaitu mimpi.

Dengan memberi judul Cala Ibi (Naga)—yang tak lain adalah nama hewan agung lambang para kaisar Cina—pada novel ini, Nukila tampaknya hendak memberi tempat terhormat pada dunia bernama ”mimpi”.
Bagaimana tidak? Naga adalah hewan yang diyakini adanya, tapi tak seorangpun yang bisa memastikan atau melihat wujudnya.

Anehnya lagi, ia bukan sejenis reptil, tapi seperti ular. Bukan burung tapi bersayap dan bisa terbang. Bukan ikan, tapi bers…

POTRET MANUSIA MARJINAL DALAM CERPEN-CERPEN JONI ARIADINATA*

Maman S. Mahayana**)
http://mahayana-mahadewa.com/

00. Sastra adalah dunia yang serba mungkin; apapun bisa jadi mungkin (probability), termasuk di dalamnya, yang mustahil pun bisa saja menjadi mungkin. Jadi, dalam keser-bamungkinan atau kemustahilan itu, berbagai peristiwa yang mungkin dan yang mustahil, bisa saja terjadi sekali-sekali, gonta-ganti atau serempak secara tumpang-tindih. Oleh karena itu, salah satu kekhasan karya sastra (fiksi) yang sering dimanfaatkan untuk mem-bedakannya dengan karya nonfiksi adalah adanya kebolehjadian (plausibility) itu. Itulah sastra! Ia bisa menampilkan dunia yang realistik dan masuk akal secara meyakinkan. Na-mun, ia juga dapat menampilkan hal yang sebaliknya. Di sana, mungkin ada dunia jung-kir-balik, irasional, dan amburadul. Semua boleh saja terjadi, dan itu sah! Tidak ada rumus yang pasti yang berlaku universal. Selalu saja ada yang khas, unik, dan nyeleneh. Selalu ada saja kekhasan individual, meskipun ciri atau sifat-sifatnya, mungkin berlaku …

Sastra Indonesia Mutakhir: Jejak Historis dan Kecenderungan Estetiknya

Jamal T. Suryanata
http://tuasmedia-2.blogspot.com/

/ 1 /

Memperbincangkan ihwal sastra Indonesia mutakhir, sebagai suatu tema besar, tentu saja bukan sebuah persoalan yang tanpa risiko. Di samping karena begitu luasnya cakupan pengertian “sastra Indonesia” itu sendiri, juga dilantarankan oleh ketakrifan istilah “mutakhir” yang digunakan dalam judul tulisan ini memang cenderung bermakna bias (baca: bersifat deiktis).