Sastra Malin Kundang, Sastra Kontekstual, Sastra…

Damanhuri
http://www.lampungpost.com/

MEREPETISI atau bahkan replika gagasan tampaknya masih menjadi salah satu ciri tabiat buruk yang terus dipelihara sebagian anak bangsa ini. Pengulangan gagasan itu menjadi kian menyedihkan jika pelakunya justru mereka yang selama ini dikenal sebagai orang-orang yang menyibukkan diri dan memungut takdir hidupnya, dalam dunia kreatif-penciptaan. Padahal siapa pun tahu, repetisi adalah cacat dalam proses kreatif.

Repetisi tersebut mungkin menjadi sedikit termaafkan jika ada sisipan pengayaan eksplorasi dalam gagasan lama yang dihidupkan dan dibesar-besarkan kembali itu. Sebab, memang, seperti kata pepatah lama, “tak ada hal yang baru di kolong langit (nothing is new under the sky)”. Tetapi harapan itu tak akan kita temukan dalam esai Binhad Nurrahmat, “Sastra Malin Kundang” (Lampung Post, 27-2), maupun dalam afirmasinya yang dirayakan Galih Priadi S.S., “Sastra Malin Kundang Versus Sastra Kontekstual” (Lampung Post, 6-3).

Sebab, alih-alih “menjawab” isu krisis kritikus sastra (di) Lampung seperti mengemuka akhir-akhir ini, esai Binhad–dalam batas-batas tertentu–malah seolah kian menegaskan kebenaran isu tersebut. Sedangkan dalam esai tanggapan Galih Priadi S.S., yang hampir sepenuhnya mengiyakan gagasan Binhad, yang kita pergoki juga tak lebih dari tawaran “sastra kontekstual” yang dihadapkan dengan “sastra tekstual” (sic!). Di samping puja-pujinya yang sedikit berlebihan baik untuk Binhad maupun untuk penyair Y. Wibowo yang menurut dia banyak memublikasikan puisi-puisi yang sukses mengeksplorasi tematik sekaligus jelajah estetik di banyak media massa nasional!

Dus, kedua esai itu, hemat saya, selain tak lebih dari pengulangan gagasan lama–dengan serakan distorsi di banyak tempat–yang agak menjenuhkan, juga dalam waktu yang sama memunculkan beberapa sesat-pikir seputar dinamika dunia sastra Indonesia. Untuk mengokohkan beberapa simpul penilaian saya atas kedua esai tersebut, berikut saya sodorkan bata argumen yang disusun alakadarnya, tapi mudah-mudahan kian mempertegas benang merah posisi yang saya pilih.
***

Untuk esai Binhad, bagi siapa pun yang sedikit melek wacana sastra adalah sebuah turisme belaka apa yang dipaparkan sepanjang tujuh paragraf awal esainya itu. Sebab, sejak “Tentang Tema & Machiavelisme Kesusastraan”-nya Goenawan Mohamad yang termuat dalam Potret Seorang Penyair Muda sebagai Si Malin Kundang (1971) hingga Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan karya Ignas Kleden (2004), apa yang diutarakan Binhad adalah kembar siamnya belaka.

Tetapi, beberapa pertanyaan jadi layak diajukan ketika Binhad secara serampangan meringkus kategori sosiologis-antropologis masyarakat Indonesia menjadi hanya “agraris”, “bahari”, dan “keagamaan”. Kejanggalan serupa kembali muncul saat Binhad menyebut-nyebut Taufik Abdullah menulis sejarah pemberontakan masyarakat petani Banten.

Juga saat ia mengutarakan adanya semacam “ideologi sastra”, yang menurut dia, menyarankan “karya sastra harus membangun otonomi sendiri meskipun tanpa harus berhubungan dengan kenyataan yang ada di luar teks”. Sepenggal dalih yang tak lain, lagi-lagi kata Binhad, “sebagai bentuk nyata dari sikap rendah diri sikap jumawa yang terlalu apatis terhadap kenyataan yang bertaburan dan merubung setiap hari di depan hidung”.

Tentang dua soal pertama, kategori sosiologis siapakah yang dijadikan rujukan Binhad? Geertz, Marx, Homi Bhabha, Pierre Bourdieu atau Koentjaraningrat, misalnya? Sejak kapan pula Taufik Abdullah menulis sejarah Banten? Bukankah topik disertasi yang dia tulis adalah gerakan kaum muda di Minangkabau? Mungkin yang dimaksud Binhad adalah Hoesein Djajadiningrat atau Sartono Kartodirdjo.

Kekeliruan yang terkesan agak remeh tersebut bagaimanapun cukup krusial diungkapkan karena kecermatan tilikan sosiologis dan (kesadaran) sejarah itulah dua di antara beragam syarat yang niscaya hadir dalam telaah sastra. Sebab, dengan absennya dua syarat itu, hampir tak cukup ada alasan mengharapkan hadirnya kritik sastra yang bisa dibanggakan.

Ihwal soal yang terakhir, “otonomi sastra”, menurut dia, muasal dari apa yang disebut-sebut sebagai “sastra Malin Kundang” itu, lagi-lagi saya dibuat bingung dengan apa yang dimaui Binhad. Karena sejauh jelajah bacaan sastra yang saya lakukan, rasa-rasanya tak pernah menemukan kritikus atau teoretisi sastra yang menjajakan dalil seperti itu.

Mungkin yang dimaksud adalah “otonomi semantik”-nya Paul Ricoeur: teks otonom dari sang pengarangnya, mandiri dari konteks tempat teks diproduksi, dan tak harus dipertautkan ulang dengan audiens yang semula (hendak) disapanya.

Jika itu soalnya, otonomi (teks) sastra tersebut jelas tak bersangkut paut dengan pilihan kerangka tematik penggarapan karya sastra. Wacana otonomi semantik justru baru mengemuka saat kita membincang jelajah tafsir atas teks yang lahir dan telah dianggap mandiri dengan “otonomi rangkap tiga”-nya di atas. Bahwa tafsir versi pengarang hanya salah satu saja dari kemungkinan tafsir lain yang dimunculkan pembaca.

Last but not least, ihwal khazanah karya sastra Indonesia yang dia tuduh didominasi ideologi “sastra Malin Kundang” (sayangnya dengan tanpa menyebut sepotong karya pun sebagai contohnya), lalu ditaruh di manakah tetralogi Pulau Buru dari Pram, Para Priyayi (Umar Kayam), Mantra Pejinak Ular (Kuntowijoyo), Robohnya Surau Kami (A.A. Navis), Tarian Bumi (Oka Rusmini), To Kill the Radio (Dorothea Rosa Herliany), Di Dalam Rahim Ibuku tak Ada Anjing, dan Seperti Novel yang Malas Mengisahkan Manusia (Afrizal Malna), Masa Depan Kesunyian (Radhar Panca Dahana) atau yang paling mutakhir Perempuan Pala (Azhari) maupun Rumah Kawin (Zen Hae).

Dari sebukit buku prosa dan puisi yang ditetaskan tangan-tangan piawai sastrawan yang sebagian kecilnya saya sebut di atas, masih tetap jumawakah kita menuding khazanah karya sastra modern kita gagal (dan bahkan emoh) menangkap denyut nadi realitas? Lain soalnya, memang, jika yang dijadikan rujukan Binhad menguatkan tilikan gegabahnya itu tak pernah beranjak dari Jangan Main-Main dengan Kelaminmu Djenar Maesa Ayu atau karyanya sendiri, Kuda Ranjang, yang berpusing-pusing dan akhirnya mentok tak jauh dari tema seputar kelamin.

Inilah memang sastra Malin Kundang itu. “Sastra yang diam dalam kulkas,” kata Afrizal Malna dan Saut Situmorang. Sastra yang seolah memilih murtad dari hiruk-pikuk kenyataan sosial, asyik dengan dunianya sendiri, dan dengan takabur bahkan diam-diam memunggungi sebukit persoalan serius yang justru tengah berlangsung.
***

Tentang tawaran Galih Priadi S.S. perihal isu local genius–dengan memancangkan garis pembatas tegas antara yang lokal yang global–sebagai pilihan tematik membongkar hegemoni kanon sastra, saya kira ada baiknya menengok tradisi sastra poskolonial di mancanegara. Tengoklah The God of Small Things dari Arundhati Roy, misalnya, yang melakukan counter-hegemony atas narasi besar yang diimlakan kaum penjajah justru dengan menyetubuhkan lokalitas dan globalitas. Hasilnya, seperti pernah diungkapkan Melani Budianta, bukan sekadar yang global mampu bersanding intim dengan yang lokal, tapi juga membuatnya malah menjadi glo-kal.

Apalagi penggunaan bahasa Inggris yang secara kreatif diciptakan kembali lewat permainan pelbagai kata dan idiom cantik yang menyubversi kanon bahasa Inggris Anglo-Saxon, pada akhirnya menunjukkan “pemakai bahasa Inggris bukan meminjam atau memakai bahasa orang lain, yang notabene eks penjajah, tetapi mendaur-ulang, mencacah-kunyah, dan merangkainya kembali untuk berkomunikasi dengan Barat, tetapi sekaligus juga memilikinya.”

Di titik ini, jangan kaget jika dalam bab penutup buku karya bersama Bill Ashcroft, Garreth Griffiths, dan Hellen Tiffin, Menelanjangi Kuasa Bahasa (The Empire Writes Back), kita menemukan judul sangat menarik; “Mengutamakan bahasa inggris (dengan “i” kecil) dari bahasa Inggris (dengan “I” besar)”.

Alhasil, jika karya sastra Lampung hendak melakukan wacana tanding atas kanon sastra nasional, mengapa tidak meneladani strategi-strategi tekstual yang dicontohkan secara memukau dalam beragam karya sastra poskolonial negeri-negeri lain?

Sebab, apalah artinya keinginan menyubversi apa yang sering disebut-sebut “pusat sastra” itu jika diam-diam sastrawan yang berada di luar porosnya, mereka yang berada di wilayah periferi “kekuasaan sastra”, selalu mengamini kecenderungan estetik yang dipeluk teguh “pusat sastra” itu.

Strategi tekstual yang tentu saja tak cukup dengan sekadar memulung satu-dua kosakata dan idiom bahasa Lampung dan kemudian menyematkannya dalam teks-teks sastra yang dilahirkan. Tapi juga ma(mp)u melakukan–seperti dilakukan dalam sastra pascakolonial di mancanegara itu–abrograsi dan apropriasi atas bahasa Indonesia, misalnya, sehingga bahasa tersebut bukan saja dipinjam dan dipakai; tetapi juga didaur-ulang, dicacah-kunyah, dan dirangkai kembali untuk sekaligus juga dimiliki. ***

*) Penyuka sastra, peserta Magister Filsafat ICAS-Paramadina, Jakarta.